Serahkan Sertifikat untuk Masjid di Sumbar, Presiden Ingin Tidak Ada Sengketa Lahan Lagi

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 21 Mei 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 17.349 Kali
Presiden Jokowi didampingi Seskab dalam acara pembagian Sertifikat Wakaf di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kota Padang, Senin (21/5). (Foto: Humas/Rahmat).

Presiden Jokowi didampingi Seskab dalam acara pembagian Sertifikat Wakaf di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kota Padang, Senin (21/5). (Foto: Humas/Rahmat).

Usai meresmikan Kereta Bandara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda kunjungan kerja yakni melaksanakan pembagian Sertifikat Wakaf di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kota Padang, Senin (21/5).

Di awal sambutan, Presiden Jokowi mengaku memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan sertifikat-sertifikat baik untuk masjid, musala, surau, pondok pesantren, dan madrasah. 

Menurut Presiden, hal itu sangat penting karena setiap dirinya turun ke bawah, daerah, kampung, desa, sering sekali mendengar bahwa masjid, musala, surau, maupun pondok pesantren banyak yang belum bersertifikat.

Beberapa diantaranya, tambah Presiden, mengeluh mengenai sengketa lahan. “Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada Menteri BPN saat itu, untuk segera diselesaikan sertifikatnya dan alhamdulillah pada siang hari ini telah diserahterimakan pada Bapak-Ibu sekalian sebanyak 510 sertifikat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa ini baru bagian kecil, tetapi paling tidak sudah dimulai dengan sertifikat, sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh masjid, musala, surau, pondok maupun madrasah, dan lain-lainnya.

“Kita harapkan yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah itu sudah tidak ada lagi karena tanda bukti hak hukum atas tanah itu sudah diberikan pada Bapak-Ibu sekalian,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan klarifikasi mengenai isu bahwa dirinya tidak ada hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan keturunan etnis tionghoa dari Singapura..

Ditegaskan kembali, Presiden mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga persaudaraan, ukhuwah islamiyah, serta ukhuwah wathaniyah karena semua saudara sebangsa dan setanah air.

Pembangunan di Sumbar
Sementara itu, menyinggung soal infrastruktur di Sumatra Barat, Presiden menyampaikan bahwa hari ini juga baru menyelesaikan beberapa pembangunan.

“Tadi sudah disampaikan Pak Gubernur, tadi baru saja meresmikan kereta bandara dari airport ke kota Padang, kemudian juga akan membangun lagi terminal Bandara Internasional Minangkabau yang sekarang daya tampungnya sudah penuh, 2,7 juta per tahun,” ujar Presiden.

Insyaallah akhir tahun depan, menurut Presiden, akan diselesaikan menjadi 5,7 juta penumpang per tahun.

“Kemudian juga dalam rangka membangun dunia pariwisata di Sumatra Barat ini, kita juga membangun jalan menuju ke Mandeh, kita harapkan nanti juga menjadi sebuah tempat wisata yang sangat bagus,” tutur Presiden yang pernah berkunjung ke kawasan Mandeh tersebut.

Diakui oleh Presiden, bahwa pemandangan di kawasan Mandeh sangat bagus, tapi infrastruktur jalannya belum ada, sehingga mau tidak mau harus dibangun. Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan tol juga baru saja dimulai, namun membutuhkan waktu yang agak lama untuk jalan tol dari Padang ke Pekanbaru.

“Dan kita harapkan infrastruktur ini selesai pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat yang sekarang pertumbuhan ekonominya juga cukup baik tetapi kita harapkan dengan pembangunan infrastruktur itu pertumbuhan ekonominya akan lebih baik lagi,” tambah Presiden.

Ke depan tahapan besar yang ingin dibangun, menurut Presiden, adalah pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan nantinya bukan hanya urusan fisik.

“Tetapi urusan berkaitan dengan sumber daya manusia baik karakter SDM kita, budi pekerti, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan produktivitas, kedisiplinan sehingga memang ini harus kita bangun di seluruh tanah air,” pungkas Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara kali ini diantaranya Ibu Negara Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wantimpres Sidarto Danusubroto, Wamen ESDM Archandra Tahar, dan Gubernur Provinsi Sumatra Barat Irwan Prayitno. (DNS/EN)

Berita Terbaru