Hemat Devisa Rp15,8 Triliun, Mulai Sabtu Penjualan Solar Diganti Biodiesel 20
Peluncuran B20 di lapangan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (31/8). (Foto: Humas/Jay).
Pemerintah secara remi meluncurkan mandatori biodisesel 20 atau B20 yang akan berlaku efektif mulai Sabtu (1/9) untuk semua sektor.
Penggunaan B20 tidak hanya digunakan untuk public service obligation (PSO) namun juga non PSO meliputi alat berat hingga untuk keperluan industri, di lapangan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (31/8) sore.
Peluncuran mandatory B20 ini ditandai dengan pengisian truk dan bus yang telah terparkir dengan bahan bakar yang sudah mengandung B20 dari sebuah truk tangki milik Pertamina.
Dengan peluncuran ini, maka mulai Sabtu (1/9) besok, semua penjualan solar di SPBU-SPBU akan diganti dengan Biodiesel 20 atau B20, yang merupakan campuran bahan bakar nabati (minyak sawit) sebanyak 20 persen dengan bahan bakar minyak (BBM) solar.
Hemat Devisa
Para pejabat terkait yang hadir saat peluncuran B20 di lapangan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (31/8). (Foto: Humas/Jay)
Dalam sambutannya Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 ini maka dijalankan guna mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan neraca pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan.
Darmin yakin kebijakan ini bisa berbuah cepat bagi negara, terutama untuk penyelamatan devisa karena akan ada penghematan devisa karena solarnya dicampur minyak CPO.
Berdasar hitungan Kementerian ESDM jika kebijakan berlaku efektif per 1 September nanti, maka penghematan yang bisa didapat negara untuk sementara adalah 1,1 miliar dollar AS atau Rp15,8 triliun, ungkap Darmin.
Peluncuran dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Plh. Deputi Bidang Perekonomian Setkab M. Amperawan, dan para pejabat terkait lainnya. (RAH/ES)
