Beroperasi di 82 Titik, BBM Satu Harga Layani 272 Ribu Kepala Keluarga
Program BBM Satu Harga
Hilangnya disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kini telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tercatat hingga 9 September 2018 sebanyak 82 titik BBM Satu Harga telah beroperasi.
Angka ini sudah bertambah 25 titik dari realisasi 57 titik penyalur BBM Satu Harga pada tahun 2017.
Kepala BPH Migas Fansurullah Asa melaporkan, pada awal September telah beroperasi 4 (empat) penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Kec. Lalan, Kab. Musi Bayuasin, Sumatera Selatan serta dua distrik di Papua, yaitu Distrik Wamena dan Tolikara.
Dengan beroperasinya keempat lembaga penyalur tersebut, total diperkirakan sebanyak 272.158 Kepala Keluarga (KK) telah mendapat manfaat dari program BBM Satu Harga ini.
Data ini diasumsikan satu lembaga penyalur pada satu kecamatan dapat menjangkau penduduk yang diwakili per KK. Data jumlah KK sendiri bersumber pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan pendekatan asumsi jumlah penduduk.
Secara detail ke-25 titik yang sudah terealisasi oleh Pemerintah melalui PT Pertamina dan PT AKR Corporindo tahun 2018, antara lain:
1. Kec. Simanggaris, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
2. Kec. Liang, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
3. Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah
4. Distrik Pirime, Kab. Lanny Jaya, Papua
5. Kec. Wawoni Barat, Kab. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
6. Kec. Tagulandang, Kab. Kep. Sitaro, Sulawesi Utara
7. Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Papua
8. Kec. Gido, Kab. Nias, Sumatera Utara
9. Kec. Miangas, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
10. Kep. Sula, Maluku Utara
11. Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah
12. Kec. Sungai Boh, Kab. Malinau, Kalimantan Utara0
13. Kec. Sabu, Kab. Sabu Raijua, NTT
14. Kec. Bintuni, Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat
15. Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan Hulu, Kalimantan Tengah
16. Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
17. Kec. Essang, Kab. Kep. Talaud, Sulawesi Utara
18. Kec. Nanusa, Kab. Kep. Talaud, Sulawesi Utara
19. Kec. Bawolato, Nias Induk, Sumatra Utara
20. Kec. Tolingula, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo
21. Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Sumatra Selatan
22. Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya, Papua
23. Distrik Bokondini, Kab. Tolikara, Papua
24. Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat, Lampung
25. Kec. Air Besar, Kab. Landak, Kalimantan Barat
Di tempat terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menegaskan komitmen Pemerintah dalam menjalankan program BBM Satu Harga.
“Meski keberadaan lokasi BBM Satu Harga yang masih minim infrastruktur, kami optimis tambahan sebanyak 73 lembaga penyalur pada tahun ini akan tercapai,” kata Agung di Jakarta, Jumat (14/9).
Agung tak lupa mengapresiasi usaha Pertamina dan Badan Usaha swasta yang mampu menjalankan program BBM Satu Harga meski dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang cukup sulit.
“Terima kasih banyak kepada badan usaha yang sudah susah payah menjadi bagian dari Pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” puji Agung. (Tim Komunikasi ESDM/EN)
