Kunjungi Lampung, Komisi II DPR RI Ungkap Usaha Perbaiki Pemberian Izin HGU Perkebunan
Suasana pertemuan antara Komisi II DPR RI, Mitra Kerja dengan SKPD dan Jajaran Badan Pertanahan di Kantor Pertanahan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Jumat (2/11). (Foto: Deny S/Humas)
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja, salah satunya yaitu Sekretariat Kabinet melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Lampung, Jumat (2/11).
Rombongan Komisi II DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Herman Khaeron, diterima oleh Pelaksana Tugas (plt) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat di ruang rapat Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung, Kota Bandarlampung.
Dalam sambutannya, Herman Khaeron mengatakan kunjungan kerja kali ini berbeda dengan kunjungan kerja sebelumnya. Ada tahapan proses persiapan dan evaluasi yang sudah disepakati oleh Komisi II dan seluruh mitra kerja. “Tolong dipersiapkan sebaik-baiknya, karena kehadiran kami ke sini membawa kepentingan rakyat,” katanya.
Menyoroti masalah pertanahan di Provinsi Lampung, Herman Khaeron mengungkapkan, Komisi II berusaha memperbaiki pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang dianggap lebih menguntungan pihak swasta dan kurang menyejahterakan rakyat.
“Kami, Komisi II mencoba membangun tupoksi baru yaitu mengevaluasi HGU yang dikuasai oleh swasta,” ungkap Herman.
Setelah pertemuan itu, rombongan Komisi II DPR RI bersama mitra kerja melakukan peninjauan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dan dilanjutkan melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di kantor PTPN VII Kota Bandar Lampung.
Anggota DPR RI yang ikut dalam kunjungan kerja diantaranya Rambe Khamarul zaman, Henry Yosodiningrat, Tamanuri (Nasdem), E.E Mangindaan. Sedangkan dari Sekretariat Kabinet di antaranya Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset, Teknologi dan Lingkungan Maritim, Arief Khumaidi dan Inspektur, Wawan Gunawan.
Sebelumnya, pada hari Kamis (1/11), Komisi II telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dengan rombongan tim yang berbeda. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Syafruddin dan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Abdul Muis mewakili Sekretariat Kabinet dalam kunjungan kerja itu. (DAN/DNS/ES)
