Nusron Ingin Proses Keberangkatan TKI Jadi Gampang, Franky Target 6 Bulan Izin Terintegrasi

Ketua KASN Sofian Effendi, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Kepala BP2TKI Nusron Wahid, di Istana Negara, Kamis (27/11)

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, bahwa di bawah kepemimpinannya BNP2TKI akan membuat sebuah sistem deteksi dini guna memperkuat fungsi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Selama ini kita sering tergopoh-gopoh, baru kaget kalau ada TKI bermasalah. Padahal masalah itu bisa dideteksi jauh-jauh hari,” ujar Nusron kepada wartawan seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11) sore.

Nusron mengemukakan, sistem deteksi dini tersebut bisa digunakan untuk memantau perkembangan nasib TKI dari hari ke hari secara cepat.

“Apakah dia dalam kondisi sehat, apakah dia dalam kondisi produksi, apakah dia dalam kondisi gajinya dibayar dengan utuh,” papar Nusron sambil mengatakan bahwa sistem deteksi dini tersebut akan berbasis teknologi digital.

Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan bahwa BNP2TKI akan melakukan perubahan-perubahan cara kerja dalam penempatan TKI.

“Saat ini kita ketahui TKI yang mau berangkat itu nasibnya kasihan. Untuk berangkat itu harus datang ke-22 loket,” ujar Nusron seraya mengatakan, bahwa sekarang dibutuhkan juga waktu yang panjang serta biaya yang tinggi agar TKI dapat ditempatkan.

“Kita ingin bagaimana TKI itu sebelum berangkat gampang prosesnya, murah biayanya, gajinya gede, lancar kirimannya ke kampung, syukur-syukur kalau pulang orangnya gemuk,” tambah Nusron.

Nusron juga menyampaikan harapannya agar setiap TKI yang pulang tidak kembali lagi keluar negeri, melainkan bisa menjadi wiraswasta, bekerja di sektor formal, atau juga bisa mengadopsi teknologi maupun budaya kerja di tempat mereka bekerja sebelumnya untuk diterapkan di Indonesia.

6 Bulan

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, di bawah kepemimpinannya BKPM akan berupaya mengintegrasikan perizinan untuk investasi.

“Bagaimana perijinan itu terintegrasi bukan hanya di antara kemeterian dan lembaga yang ada di pusat, tetapi juga dengan daerah. Saya kira fokusnya akan lebih banyak ke situ,” kata Franky kepada wartawan seusai dilantik sebagai Kepala BKPM oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11) sore.

Franky berharap dalam 6 bulan ke depan, integrasi urusan perizinan bisa diselesaikan. “Besok kita akan berkoordinasi dengan dua menko (perekonomian dan maritim). artinya semua akan konsolidasi, fokus kepada bagaimana kita mempercepat terjadinya one stop service,” ujar Franky.

Franky meyakini dengan membenahi perijinan, secara tidak langsung kita sudah menarik, memikat investor untuk investasi. Ia menyebutkan, dulu perijinan ada tiga tahap, ada ijin prinsip, ijin konstruksi, ijin produksi.

“Nah sekarang bagaimana dalam ijin konstruksi ini, yang sesuai dengan arahan presiden bahwa ini kita bisa satu pintu. Karena itu sekarang peran BKPM bisa lebih cepat, lebih sederhana, bisa lebih transparan, dan tentu terintegrasi,” papar Franky. (Humas Setkab/ES)