Survei Menunjukkan 9 Juta Percaya Fitnah, Presiden Jokowi: Sekarang Saya Harus Menjawab

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 7 Desember 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 21.620 Kali
Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto SP saat menghadiri Pembukaan Jambore Bela Negara FKPPI, di Bumi Perkemahan, Ragunan, Jakarta, Jumat (7/12) siang. (Foto: AGUNG/Humas)

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto SP saat menghadiri Pembukaan Jambore Bela Negara FKPPI, di Bumi Perkemahan, Ragunan, Jakarta, Jumat (7/12) siang. (Foto: Humas/Agung)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan banyaknya isu yang menyebutkan dirinya anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan akhir-akhir ini banyak spanduk-spanduk yang menyebut seperti itu.

“Saya sudah 4 tahun ini sabar, sabar, sabar. Saya diam, nggak menjawab apa-apa, saya diam. Tetapi sekarang saya harus menjawab,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar FKPPI, di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, Jumat (7/12) siang.

Dijelaskan Presiden, PKI itu dibubarkan tahun 1965-1966. Sementara dirinya lahir tahun 1961. Dengan demikian, saat PKI dibubarkan dirinya masih berusia 4 tahun. Ia mempertanyakan isu tersebut, apakah ada balita PKI?

“Cara-cara berpolitik yang tidak beretika seperti itu harus dihentikan. Itu merusak cara-cara kita dalam berdemokrasi dan mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga menunjuk contoh banyaknya gambar di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang berada di samping DN Aidit, saat Ketua PKI itu berpidato tahun 1955.

“Coba saya lihat-lihat ini kok ya wajah saya ditaruh di situ. Ini cara-cara yang tidak beretika dan tidak beradab,” kata Presiden seraya menambahkan dirinya belum lahir saat pidato tersebut.

Tentu saja, Presiden Jokowi menilai hal itu tidak masuk akal, dan harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena, lanjut Presiden, ada 9 juta lebih masyarakat Indonesia yang percaya akan isu tersebut.

“Ini yang berat. Kenapa saya jawab karena saya mendapatkan survei angka bahwa 9 juta masyarakat kita percaya terhadap fitnah-fitnah seperti ini. Jadi di mana-mana saya singgung hal-hal seperti ini,” terang Presiden.

Kepala Negara juga menyinggung isu yang menyebutkan dirinya sebagai  antek asing. Ia mengajak untuk melihat contoh di Blok Mahakam, yang sudah puluhan tahun dipegang oleh Jepang dan Perancis, sekarang ini sudah 100% diserahkan kepada Pertamina.

Ditambahkan Kepala Negara, Blok Rokan, yang dikelola Chevron beberapa puluh tahun, sekarang juga sudah 100% dimenangkan oleh Pertamina. Freeport di Papua saat tinggal menunggu waktu karena sudah Head of Agreement dan Sales and Purchase agreement.

“Kita selesaikan, saya sudah perintahkan kepada Menteri harus diselesaikan di bulan ini, bulan Desember untuk mendapatkan mayoritas 51%,” lanjut Presiden seraya menambahkan, sudah lebih dari 40 tahun Indonesia hanya mendapatkan 9% tetapi diam saja dan tidak ada yang demo.

Presiden juga mempertanyakan mengapa setelah pemerintah mengambil 51%, dirinya malah ditunjuk sebagai antek asing.

“Saya tanya antek asing yang mana, jangan di balik-balik. Tapi saya jawab sekarang kalau ada isu-isu, saya enggak diam, akan saya jawab ,” tegas Presiden Jokowi.

Sumber Energi

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi berpesan kepada peserta Jambore Bela Negara dan Keluarga Besar FKPPI  agar semuanya menjadi sumber energi dalam hijrah bangsa Indonesia yang sedang berjalan saat ini.

“Kita harus hijrah dari ketimpangan menuju kepada keadilan sosial. Hijrah dari ketertinggalan menuju ke kemajuan. Hijrah dari individualisme menjadi gotong royong, berkolaborasi. Hijrah dari ketidakpedulian menuju ke rasa persaudaraan dan kerukunan. Hijrah dari sikap-sikap konsumtif menuju ke sikap-sikap yang produktif, yang lebih produktif,” tutur Presiden Jokowi.

Ia meminta kepada FKPPI untuk menjadi sumber inspirasi bagi rakyat Indonesia untuk selalu mencintai negara, melakukan lompatan-lompatan kemajuan, dan mewujudkan Indonesia yang maju.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan Ketua Umum FKPPI Ponco Sutowo. (RF/ES)

 

.

Berita Terbaru