Sekjen MPR Minta Humas K/L Kawal Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila
Sekjen MPR Dr. Maruf Cahyono,S.H.,M.H.saat memberikan sambutan pada Forum Tematis Bakohumas, di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (18/12) pagi. (Foto: Heni/Humas)
Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR) Dr. Maruf Cahyono,S.H.,M.H mengharapkan humas kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk mengawal pelaksanaan atau implementasi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam ideologi Pancasila.
Tugas kita aparatur adalah mengawal itu (disorientasi), kehumasan terdepan karena dia menjembatani antara kepentingan negara dan masyarakat, kata Maruf pada acara forum Tematik Bakohumas MPR, di ruang delegasi pimpinan MPR RI, Plaza Nusantara V Lantai 2, Jakarta, Selasa (18/12) pagi.
Menurut Sekjen MPR itu, tugas MPR adalah untuk terus menerus menghidupkan, merawat, membangkitkan kembali apapun namanya, mengaktualisasikan yang namanya musyawarah, karena itu pilihan dan menjadi ideologi.
Demokratis itulah yang kemudian kita inginkan untuk bisa menghadapi tahun politik ke depan, ungkap Maruf.
Ia menyebutkan, berbagai macam cara, metode dilakukan dalam rangka menginternalisasi nilai itu dan MPR tidak sendirian. Sekarang ada BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), di Kementerian/Lembaga juga sama. Ada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga sering minta laporan ke MPR.
Tugas tersebut, lanjut Maruf sebenarnya sama dengan MPR hanya porsi MPR itu adalah mandat Undang-Undang. Oleh karena itu mandat rakyat harus dijalankan oleh MPR karena akan dipertanggungjawabkan untuk laporan tahunan.
Oleh karena itu sejauh mana progres perkembangan dan upaya-upaya yang dilakukan, menurut Sekjen MPR itu, tentu Bakohumas ini adalah menjadi bagian dari itu, disamping juga tentu stakeholder kehumasan lain.
Mengenai tahun politik, Sekjen MPR Maruf Cahyono mengaku lebih suka menyebutnya sebagai tahun demokrasi, karena kalau tahun politik kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif, pertarungan kepentingan politik itu menjadi sesuatu kesan yang kemudian bisa dikapitalisasi menjadi hal-hal yang tidak produktif.
Tapi kalau berbicara pendidikan demokrasi, pendidikan politik dalam artian betul-betul ingin memahami politik sebagai suatu jembatan, Maruf meyakini hasilnya akan positif.
Nah bagaimana kehumasan menciptakan itu, menurut Maruf, sesungguhnya tahun politik itu harus dikapitalisasi menjadi saat momentum siapapun kita, menunjukkan kontribusinya sebagai warga negara. Itu, bagaimana caranya disampaikan, terangnya.
Forum tematik Bakohumas MPR RI itu juga menghadirkan pembicara Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si (Staf Ahli Menkominfo), dan Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah, SE, MM. (RA/HEN/ES)
