Dialog Interaktif RRI Samarinda Menyemangati Pembangunan Perbatasan
Dalam era sekarang ini yang merupakan era teknologi informasi, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan tidak cukup hanya sekedar survive saja. Mereka juga ingin menikmati hasil-hasil pembangunan, seperti halnya saudara-saudara yang lain di Indonesia. Utamanya mereka yang tinggal di perkotaan. Itulah yang selama ini menjadi obsesi masyarakat perbatasan. Umumnya untuk hidup secara layak dan dinamis. Demikian disampaikan oleh Kepala BPPD Kaltim, Ir. Frederik Bid, M.Si dalam dialog interaktif di RRI Samarinda yang mengupas problem perbatasan Senin (1/12) pagi. Menurut Frederik, saat ini diperlukan program-program afirmatif yang relevan dengan situasi terkini di perbatasan. Selanjutnya ia mengatakan, permasalahan di kawasan perbatasan bersifat out of the ordinary, sehingga kebijakan yang ditempuh harus bersifat extra ordinary. Pada akhirnya dalam melakukan akselerasi pembangunan, khususnya di bidang transportasi darat, sungai dan udara serta telekomunikasi sejalan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat perbatasan, papar Frederik. Menurut Frederik, dalam menindak lanjuti usulan maksimalisasi pembangunan perbatasan, pihaknya mengikuti pertemuan dengan Komite I DPD RI tanggal 19 November 2014 yang dipimpin oleh Drs. H Ahmad Muqowam dan dilanjutkan dengan hearing dengan Komite II DPD RI yang dipimpin Drs. Bambang Susilo, tanggal 27 November yang lalu. Sementara itu, Very Diana Wang, anggota Komisi III DPRD I Kaltim yang hadir pula sebagai narasumber mengatakan, saat ini diperlukan garis koordinasi yang jelas antar SKPD yang memiliki konten kegiatan di perbatasan. Demikian juga antara pemerintah provinsi Kaltim dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini, kata Very Diana, sangat penting untuk diperkuat sebab sering terjadi over kewenangan dan over kegiatan. Sebagai contoh, adanya tower BTS di Tiong Ohang selama dua tahun tidak berfungsi karena tidak adanya koordinasi antar lembaga terkait. Hal itu tentu saja merugikan masyarakat perbatasan sebagai pengguna jaringan telekominikasi. Very Diana mengapresiasi pembangunan perbatasan agar sejalan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi. Diamanatkan agar pembangunan bermula dari desa ke kota. Sehingga tujuan pembangunan nasional bisa terwujud sesuai keinginan rakyat. Lima penanya, masing-masing Fuad Rahman, Hanye, Edwin, Budi dan Bejo dari Samarinda dan Kubar mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan di perbatasan. Dalam sesi jawaban dikemukakan bahwa saat ini Pemprov Kaltim bersama jajaran DPRD I Kaltim akan memfokuskan pembangunan infrastruktur di perbatasan. Semua itu dilakukan untuk menekan disparitas kesejahteraan di perbatasan. (Dinas Komifo Kaltim/ES)
