Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat, 26 Januari 2019, di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin,
wassalatu wassalamu ‘ala ashrifil anbiya i wal-mursalin,
Sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammaddin,
wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in amma ba’du.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pak Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Sekretaris Kabinet,
Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta,
Yang saya hormati Pak Ketua DPRD DKI Jakarta,
Wali Kota Jakarta Pusat yang saya hormati,
Serta Bapak-Ibu sekalian seluruh menerima sertifikat yang pagi hari ini hadir sebanyak 3.000 orang.

Sudah terima ini semuanya? Bisa diangkat tinggi-tinggi? Saya hitung dulu, saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, …, 3.000, betul. Yang diterimakan hari ini 3.000 tetapi yang sudah diserahkan kepada seluruh masyarakat di Jakarta Pusat itu ada 30.000 sertifikat lebih.

Kenapa ini diberikan dan dipercepat? Karena setiap saya masuk ke kampung, masuk ke desa, ke daerah-daerah yang masuk di telinga saya ini urusan sengketa tanah, urusan sengketa lahan. Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang bertahun-tahun enggak diselesaikan, berpuluh-puluh tahun masalah ini enggak diselesaikan. Tidak hanya di Jawa, saya ke Sumatra sama, ke Kalimantan sama, ke Bali sama, ke NTT sama, ke Maluku sama, ke Sulawesi sama, ke Papua sama, problem sengketa tanah di mana-mana. Ada warga dengan warga, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, ada dalam satu keluarga juga masalah ini. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur sekarang sudah pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, yaitu sertifikat.

Karena Bapak-Ibu sekalian, masih ada kurang lebih 80 juta yang belum dapat ini. Dari seharusnya 126 juta, harusnya 126 juta bidang tanah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu yang harus bersertifikat tapi baru 46 juta, yang 80 juta belum. Kenapa? Karena yang lalu-lalu di Kementerian ATR, kantor BPN ini setahun hanya mengeluarkan ini 500.000, 500.000. Kalau kurangnya 80 juta berarti Bapak dan Ibu menunggu 160 tahun. Mau? Mau? Silakan maju ke depan yang mau menunggu 160 tahun, saya beri sepeda. Saya beri sepeda, maju sini. Tapi menunggu 160 tahun, mau? Inilah problem yang harus saya sampaikan apa adanya.

Oleh sebab itu, 2015 saya perintah kepada Pak Menteri ATR/Kepala BPN, “Pak Menteri tidak bisa ini dilanjutkan cara-cara seperti ini, harus diubah,” dan saat itu saya minta 2017 Pak Menteri saya targetkan sepuluh kali lipat, lima juta harus keluar sertifikat. Caranya seperti apa, terserah Pak Menteri yang penting masyarakat dapat sertifikatnya. Alhamdulillah bisa melampaui, lima koma empat juta bisa keluar. 2018 saya target lagi tujuh juta harus keluar. Alhamdulillah melebihi target lagi sembilan koma empat juta keluar di 2018 kemarin. Lho artinya apa? Nyatanya kita ini bisa melakukan itu, mempercepat urusan ini bisa.

Kenapa tidak dilakukan dulu-dulu? Karena tidak diberi target. Sekarang saya beri target, tahun ini sembilan juta harus keluar, enggak tahu nanti dapatnya dua belas juta. Tapi dulunya 500.000 coba? 160 tahun Bapak-Ibu sekalian menunggu. Ada yang mau? Coba, bayangkan! Inilah kenapa sengketa itu selalu ada, karena ini tidak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah.

Kalau sekarang Bapak-Ibu sudah pegang ini mau apa. Orang datang mengaku-ngaku, “ini tanah saya,” ya kan banyak yang seperti itu kejadiannya, “tanah saya.” “Bukan, tanah saya, ini.” Mau apa dia kalau datang? Di sini ada nama, desa/kampung ada, luas berapa ada semuanya, mau apa? Balik. Karena kita sudah pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat. Sudah.

Dan yang kedua saya titip, ini sudah kalau sertifikatnya jadi tolong diberi plastik seperti ini. Ini kalau kena hujan gentingnya bocor, enggak rusak. Ini, sudah. Yang kedua, difotokopi. Jangan lupa difotokopi, asli taruh di lemari satu, yang fotokopi ditaruh di lemari dua. Kalau ini hilang, fotokopinya masih, mengurusnya ke BPN mudah.

Yang ketiga, ini biasanya yang ketiga ini, kalau sudah dapat sertifikat inginnya pasti disekolahkan. Iya ndak? Mengaku saja. Saya tiap hari ke kampung tahu saja. Enggak apa-apa, ini mau disekolahkan, dipakai untuk jaminan, dipakai untuk agunan. Ya memang bisa ini dipakai untuk agunan dan jaminan, bisa, kenapa tidak? Tapi saya titip, hati-hati kalau mau dipakai untuk jaminan atau agunan. Hati-hati, tolong dihitung, tolong dikalkulasi dulu bisa menyicil tidak setiap bulan, bisa mengangsur tidak setiap bulan. Kalau tidak bisa tidak usah pinjam-pinjam, tidak usah. Tapi kalau hitungannya masuk, bisa menyicil, bisa mengangsur silakan, karena itu untuk kita berusaha. Perlu pengembangan usaha, pengembangan misalnya bisnis yang kita miliki, silakan. Ini memang bisa kok diuangkan, dipakai untuk pinjam, untuk agunan, untuk jaminan, bisa.

Kalau ini dimasukkan ke bank, ini di Jakarta, apalagi Jakarta Pusat tanah kan mahal sekali, jutaan, puluhan juta per meter, masukkan ke bank, crot, dapat uang Rp300 juta dari bank. Masukkan di kresek, bawa pulang, waduh senang. Hati-hati, itu uang pinjaman lho, hati-hati. Besoknya, besoknya beli mobil Rp150 juta. Nah ini, salahnya di sini, mulai salah di sini. Hati-hati, uang pinjaman jangan dipakai untuk membeli barang-barang kenikmatan dulu. Memang gagah, kalau naik mobil gagah, mobilnya baru gagah, mutar kampung tetanggganya lihat, waduh, dilihat lagi, waduh. Tapi, tapi hanya enam bulan itu, enam bulan, iya kan? Dapat Rp300 juta, Rp150 juta untuk beli mobil, yang Rp150 juta untuk tambahan modal usaha. Paling enam bulan, enggak bisa menyicil bank, enggak bisa mengangsur bank, yang satu enggak bisa mengangsur ke dealer. Enam bulan, mobilnya ditarik, sertifikatnya hilang. Mau? Mau? Mau? Jangan! Dihitung dulu.

Jadi kalau dapat katakanlah Rp300 juta pinjaman dari bank, gunakan 100 persen, seluruhnya Rp300 juta itu untuk modal usaha, untuk modal investasi, untuk modal kerja, gunakan semuanya. Jangan ada yang dibelokkan kemana-mana. Kita ini biasanya lupa kalau sudah pegang uang banyak itu. Gunakan semuanya untuk modal usaha.

Kalau untung, untung Rp10 juta alhamdulillah, untung Rp7 juta ahamdulillah tabung, untung Rp5 juta kita syukuri, alhamdulillah. Kalau sudah dapat untung silakan, mau untuk memperbesar usaha lagi silakan, atau mau membeli mobil juga silakan tapi bukan dari pokok pinjaman. Hati-hati. Jangan melakukan kekeliruan karena sudah pemegang sertifikat, hati-hati. Hati-hati, hati-hati.

Yang terakhir, saya titip, negara kita ini negara besar. Kita tahu semuanya penduduk kita sekarang sudah 260 juta jiwa. 260 juta jiwa yang tersebar hidup di 17.000 pulau yang kita miliki. Bukan hanya Jawa saja lho pulau itu. Memang di Jawa ini dihuni oleh 149 juta tapi sisanya ada di 17.000 pulau yang kita miliki. Hidup di 514 kabupaten dan kota, 514 kabupaten dan kota. Jadi kota itu bukan hanya Jakarta Pusat saja, ada 514 kabupaten dan kota. Ada 34 provinsi yang kita miliki.

Dan kita dianugerahi oleh Allah, dianugerahi oleh Tuhan berbeda-beda, majemuk, bermacam-macam, warna-warni. Ini sudah sunatullah, sudah menjadi hukum Allah bahwa bangsa Indonesia ini memang berbeda-beda, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi, berbeda-beda bahasa daerah. Di Jakarta ini banyak sekali, sudah, bermacam-macam suku di Jakarta ini, komplet ada semuanya. Inilah anugerah yang diberikan Allah kepada kita bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama. Kita rawat bersama-sama persatuan kita, kita jaga kita rawat bersama-sama kerukunan kita, kita jaga bersama-sama persaudaraan kita. Jangan sampai gara-gara pilihan wali kota misalnya, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden kita ini tidak menjadi satu sebagai sebuah bangsa, sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Hati-hati ini.

Saya melihat, saya ini orang lapangan, melihat ada antarkampung tidak saling omong gara-gara pilihan bupati, ada. Antartetangga tidak saling omong gara-gara pilihan gubernur, ada tapi tidak di Jakarta. Ada itu di dalam majelis taklim, satu majelis taklim tidak saling omong gara-gara pilpres, beda pilihan, lho lho lho lho lho lho. Jangan diterus-teruskan, jangan diterus-teruskan seperti ini. Akan rugi besar kita karena modal aset terbesar kita ini persatuan, persaudaraan, kerukunan kita, benar ndak? Ukhuwah kita, ukhuwah islamiah kita, ukhuwah wathaniyah kita. Hati-hati.

Karena apa? Yang namanya pilkada, pemilu itu setiap lima tahun ada terus. Pilihan wali kota ada, kalau di Jakarta tidak ada pilihan, yang di daerah lain pilihan wali kota ada, pilihan bupati ada terus setiap lima tahun, pilihan gubernur juga ada setiap lima tahun, pilihan presiden juga ada terus setiap lima tahun, ada terus. Lucu banget kalau kita nanti tidak saling omong dengan tetangga gara-gara beda pilihan, enggak saling omong antarkampung gara-gara beda pilihan, lho lho lho lho lho lho. Hati-hati.

Ya kalau ada pilkada, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden ya dilihat saja kandidatnya. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, dilihat, prestasinya apa dilihat, punya pengalaman enggak memerintah dilihat. Ya ndak? Punya prestasi ndak dilihat, programnya apa dilihat, idenya apa dilihat, gagasannya apa dilihat, pilih, sudah begitu saja. Tapi kalau beda dengan tetangga, kalau beda dengan tetangganya ya enggak apa-apa, wong beda saja kok. Mungkin tetangga kita pilih yang ganteng ya enggak apa-apa, ya kan? Kan ada yang suka itu, “wah ini yan ganteng siapa ini ya?” Yang ganteng siapa, sudah, pilih. Ya enggak apa-apa, wong senengan. Tapi kalau untuk mengelola sebuah daerah, mengelola sebuah provinsi, mengelola sebuah negara ya tadi, mestinya dilihat prestasinya, pengalamannya, track record-nya, programnya apa, idenya apa, gagasannya apa.

Karena kalau sudah masuk ke urusan politik, ini kita ini sering gesekan itu gara-gara mesti urusan politik. Saya kadang-kadang juga jengkel melihat kayak begitu itu. Apalagi kalau sudah masuk bulan politik, tahun politik, fitnah di mana-mana, hoaks di mana-mana, kabar bohong di mana-mana, ujaran kebencian di mana-mana. Lho lho lho, urusan politik kok sampai ke mana-mana?

Coba dilihat, saya ini sudah empat tahun diam, enggak pernah bicara. Presiden Jokowi itu PKI, di bawah itu isunya kayak begitu. PKI itu dibubarkan tahun ‘65 – tahun ‘66, saya lahir tahun ‘61, umur saya baru empat tahun, masih balita. Masa ada PKI balita? Ada PKI balita?

Tapi ada lho, survei kami yang terakhir, survei yang terakhir itu ada sembilan juta orang percaya mengenai ini. Saya kadang-kadang juga, “lha ini bagaimana ini cara masuknya, kok bisa pikiran rakyat yang rasional, yang sekarang ini sudah pintar-pintar, cerdas-cerdas, kok bisa juga kebawa pada isu-isu seperti itu?” Sembilan juta orang, survei terakhir itu, percaya mengenai isu itu.

Oleh sebab itu, saya sekarang omong. Kalau enggak omong nanti tambah jadi dua belas juta nanti. Ya saya omong apa adanya. Saya kemarin empat tahun saya diam, ya Allah sabar, sabar, sabar, sabar tapi sekarang omong saya.

Apalagi anak saya itu, “Pak itu di medsos itu ada gambar, Pak!” “Gambar apa?” Ini, gambar ini, ini gambar ini. Itu yang pidato itu namanya DN Aidit. DN Aidit itu adalah Ketua PKI saat itu. Ini saya cek, coba saya cek, ini pidato DN Aidit tahun berapa? Tahun 1955, 1955 pidatonya, lha kok saya ada di dekatnya? Coba, coba? Itu yang memberitahu anak saya, “Pak, ini kok ada gambar kayak begini?” Saya lihat di HP saya, lho kok wajahnya kok ya mirip saya. Saya lihat, itu memang wajah saya. Inikan hal-hal seperti ini yang kurang ajar itu, fitnah yang keji seperti ini. Orangnya belum lahir sudah dipasang di situ. Coba, coba, coba. Ini gambar kayak begini bukan hanya ini, banyak sekali, banyak sekali itu isu-isu seperti itu.

Ya jangan seperti itulah. Marilah kita berpolitik yang santun, marilah kita berpolitik yang beretika, marilah kita berpolitik dengan tata krama yang baik. Wong bangsa kita inikan dilihat dari luar itu budi pekertinya baik, sopan santunnya baik, tata kramanya baik, ramah tamah. Lha kok model kayak begini? Bagaimana?

Itu belum yang lain itu. Itu Presiden Jokowi itu antiulama, anti-Islam, lha lha lha lha lha. Wong saya setiap hari juga masuk pondok pesantren, setiap minggu juga dengan ulama, hari santri itu yang tanda tangan saya keppresnya. Mana? Bagaimana logikanya antiulama itu bagaimana? Tapi ya itu, sembilan juta ada yang percaya. Ini yang perlu saya luruskan. Jangan dong cara seperti ini diterus-teruskan. Bapak-Ibu setuju ndak ndak diteruskan? Benar kan?

Kita harus junjung tinggi adab, etika, tata krama, sopan santun dalam kita berpolitik. Silakan berbeda pilihan, tidak apa-apa kok. Berbeda pilihan enggak apa-apa, tapi cara-caranya jangan dengan fitnah, dengan ujaran kebencian, dengan mencela. Saya itu sudah makanan sehari-hari empat tahun ini, dihina, dicela, dimaki. Apa enggak ada yang lebih baik sih dari kata-kata yang kotor, yang tidak baik seperti itu? Apa tidak bisa kita menggunakan kata yang santun, kata yang penuh etika. Ini bangsa Indonesia. Sekali lagi, ini dimulai dari politik-politik seperti itu.

Saya rasa itu. Ini kalau saya terus-teruskan saya kelihatan marah nanti. Padahal tidak, saya hanya ingin meluruskan saja kok.

Saya kita itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, gunakanlah sertifikat ini untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi keluarga kita.

Saya tutup.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.