Meski Ada Pileg dan Pilpres, Presiden Jokowi: Tahapan Kerja Teknokratik Harus Tetap Berjalan

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 6 Maret 2019
Kategori: Berita
Dibaca: 18.832 Kali
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3) siang. (Foto: AGUNG/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3) siang. (Foto: Agung/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, walaupun tahun ini sebentar lagi masuk ke pemilihan anggota legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres), namun tahapan kerja teknokratik harus tetap berjalan secara berkesinambungan, secara berkelanjutan.

“Seperti penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020 ini, dan juga kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2020 harus dilakukan, karena tahapan ini sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2020 dengan mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) teknokratik yang sedang difinalisasi di Bappenas,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu  (6/3) siang.

Sementara  untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, Presiden menekankan, pada tahun 2020 prioritas pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) tetap terus harus dikedepankan, menyambung prioritas SDM yang dimulai di 2019 ini.

Presiden juga mengingatkan bahwa tahun ini maupun tahun depan harus mampu diantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak, berubah dengan sangat dinamis, baik terkait dengan normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia.

Presiden juga mengajak jajaran pemerintah untuk terus menjaga momentum kinerja perekonomian  yang tumbuh dengan positif. Ditekankan Presiden, bahwa APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) jelas memiliki keterbatasan. Untuk itu, harus diciptakan inovasi sinergi yang melibatkan dunia swasta, ini melalui peningkatan investasi dan ekspor.

“Berbagai reformasi untuk peningkatan investasi dan ekspor harus terus digulirkan untuk memperkuat kepercayaan para pelaku usaha agar bisa menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya, membuka lapangan pekerjaan, dan mengatasi pengangguran,” tutur Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna kali ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mensos Agus Gumiwang K, Menhub Budi K Sumadi, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo.

Selain itu hadir juga Menkominfo Rudiantara, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Ristekdikti M Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri BUMN Rini Soemarno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Waseskab Ratih Nurdiati, dan para pejabat setingkat eselon satu di Lingkangan Lembaga Kepresidenan. (DND/EN/AGG/ES)

Berita Terbaru