Sulit di Atas 5,3%, Regulasi dan Institusi Jadi Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (8/7) sore. (Foto: Agung/Humas)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, tingkat pertumbuhan maksimal kalau semua pihak melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%, sehingga sulit sekali untuk tumbuh di atas itu.

“Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,” kata Bambang kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7) sore.

Institusi, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup andal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan.

Sedangkan di regulasi  hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang mengakibatkan, misalnya untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan untuk urusan ekspor di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Ia mencontohkan Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar 2 hari.

Demikian juga untuk investasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan, untuk memulai bisnis dari ease of doing business terlihat misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh, lanjut Kepala Bappenas, di atas negara-negara tetangga yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada Indonesia.

Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga.

“Solusi yang diusulkan intinya adalah fokus kepada yang namanya penataan regulasi dan khususnya pada regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi maupun perdagangan, baik ekspor maupun impor,” kata Bambang seraya menambahkan, bahwa ternyata lebih lama dan lebih mahal itu saja membuktikan dari segi daya saing pun Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara tetangga.

“Jadi kuncinya kepada penataan kembali regulasi dan implementasi dari regulasi itu sendiri di lapangan,” tegas Bambang.

Intinya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, Kabinet baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%. Itu saja sudah membutuhkan, lanjut Bambang, yang tadi disampaikan yakni membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi.

Mengenai arahan Presiden, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa mengatasi masalah regulasi dan institusi itu sangat penting. Terbukti, lanjut Kepala Bappenas, hal itu adalah faktor yang paling menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Tadi poinnya itu sehingga Presiden mengulangi lagi apa instruksi  yang sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali pada beberapa kementerian,” pungkas Bambang. (RSF/AGG/ES)