Pemerintah Akan Perbaiki Kantor, Toko, dan Rumah Penduduk Yang Rusak Akibat Demo Papua
Menteri PUPR meninjau salah satu bangunan pemerintah yang rusak akibat aksi demontrasi anarkis, di Jayapura, Papua, Selasa (3/9), (Foto: BKP Kementerian PUPR)
Pemerintah akan memperbaiki kantor-kantor pelayanan publik, toko dan rumah penduduk yang rusak saat terjadi aksi demonstrasi pada tanggal 29 Agustus 2019 lalu di Jayapura, Papua yang berujung pada tindakan anarkis.
Untuk itu, atas Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, melakukan kunjungan ke Jayapura, Papua, Selasa (3/9), untuk melakukan pendataan dan inventarisasi.
“Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung kerusakan kejadian demo kemarin. Mudah-mudahan kalau sudah di inventarisasi dan diidentifikasi bisa cepat ditangani,” kata Basuki usai meninjau sejumlah bangunan yakni Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura, Kantor Gra Pari Telkomsel, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Kantor Perum LKBN Antara dan Lapas Kelas II Abepura, Jayapura.
Kerusakan yang terjadi seperti di Gedung Bea Cukai yakni bagian depan bangunan terlihat kaca dalam keadaan pecah, dinding serta kusen jendela dan pintu bangunan hangus terbakar. Kondisi Kantor Majelis Rakyat Papua, seluruh bangunannya habis terbakar hanya tersisa dinding-dinding yang juga kondisinya sudah terkelupas. Kondisi Gedung tersebut rusak berat.
Kantor KPU Papua juga dalam keadaan rusak berat. Bagian depan bangunan jendela, kaca, plafon habis terbakar. Sementara bangunan bengkel workshop bagi para penghuni lapas yang berada di dalam lapas Kelas II Abepura seluruh bangunan habis terbakar hanya tersisa dinding-dinding yang juga kondisinya sudah terkelupas. Kondisi bangunan dalam keadaan rusak berat.
Disamping bangunan milik Pemerintah, Menteri PUPR juga meninjau sekitar 200-an kios-kios dan rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut.
Basuki memerintahkan jajaran Kementerian PUPR untuk segera melakukan pembersihan puing-puing agar masyarakat tidak menyimpan trauma dan dapat segera kembali beraktivitas seperti sediakala.
Dari sisi kebutuhan anggaran, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk bangunan Pemerintah yang rusak akan direkonstruksi dengan perkiraan anggaran sebesar Rp100 miliar yang berasal dari APBN. Sementara untuk kios dan rumah penduduk yang rusak akan menggunakan dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Presiden,” tegas Basuki. Setelah melakukan peninjauan, sore hari di Bandara Sentani, Menteri Basuki dan rombongan melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kepala BNPB Doni Monardo dan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw untuk pemulihan sarana prasarana serta kios dan rumah penduduk yang mengalami kerusakan.(BKP Kementerian PUPR/ES)
