Tagihan Operasi Jantung Rp10,5 Triliun, Menkes Akan Evaluasi Layanan Kesehatan BPJS Kesehatan
Menkes dr. Terawan Agus Putranto didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjawab wartawan usai mengikuti rapt terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) sore. (Foto: JAY/Humas)
Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Terawan Agus Putranto mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menindaklanjuti arahan-arahan yang terjadi diskusi di dalam rapat kabinet, bahwa banyak pelayanan berlebihan yang tidak sesuai dengan literatur.
“Ya contoh pelayanan jantung sampai Rp10,5 triliun lho tagihannya. Kemudian adanya review dari jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa pengobatan dengan obat-obatan apalagi pencegahan itu tidak lebih, tidak efisien dibandingkan stent, operasi, dan sebagainya,” kata Menkes kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) sore.
Menkes meyakini, kalau itu bisa diperbaiki yang over itu sehingga betul-betul kalo mau nyetent ya nyetent yang sesuai diagnosanya, kalo mau operasi ya operasi sesuai diagnosanya.
“Itu bisa menurunkan mungkin 50%, bayangin banyak lho Rp10 triliun itu. Kalau bisa turun separuh saja itu sudah membuat kita berdua bahagia, Rp5 triliun dihemat,” ucap Menkes.
Menkes dr. Terawan Agus Putranto juga melihat apa indikasi-indikasi seksio ternyata naik luar biasa, Rp5 triliun lebih. Dari hal-hal yang itu saja karena apa ternyata seksio begitu banyak sekali sampe 45 % perbandingannya.
“Itu kan menunjukan kita tidak dalam grade yang baik. Nah itulah yang maksud saya berlebihan dan ternyata tidak menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau anak secara nasional kan percuma duit dikeluarkan,” terang Menkes.
Karena itu, lanjut Menkes, harus ada upaya yang sifatnya lebih preventif, promotif, dan edukasi pada masyarakat. Menyiapkan sarana-sarana sehingga yang punya potensi untuk terjadi kematian bisa diturunkan.
“Kalau ada nanti kita akan pilah-pilah bersama Direktur Utama BPJS mana yang masih di bawah standar kita coba naikkan,” sambung Menkes.
Menkes mengingatkan, penduduk kita bukan hanya di Jakarta. Penduduk kita ini sampai Asmat, sampai ujung di Pulau Rote, sampai Sabang sana. Itu yang harus dilihat apakah perlu di sana itu didirikan pusat-pusat kesehatan lagi atau bagaimana, atau sistem rujukan, atau sistem telemedicine, atau bahkan menggunakan alat-alat canggih seperti drone dan sebagainya.
“Ya nanti kita lihat, kita evaluasi bersama, berdua ini,” tegas Menkes seraya menambahkan, yang paling penting adalah rakyat terlayani kesehatannya sesuai standar kesehatan yang sesuai dengan undang-undang. (TGH/JAY/ES)
