Jangan Semua BUMN, Presiden Jokowi Minta Pengusaha Lokal Diberi Kesempatan Garap Proyek Infrastruktur
Presiden Jokowi mengangkat jempol tangannya saat berbincang dengan sejumlah menteri sebelum memimpin Ratas tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12) sore. (Foto: Jay/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta agar proyek-proyek infrastruktur, dari proyek besar sampai yang kecil, jangan semua diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak-anak BUMN dan cucu-cucu BUMN. Tapi harus beri ruang pada pengusaha swasta dan pengusaha lokal.
“Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pengusaha kecil, dan menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur,” tegas Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12) sore.
Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin meyakini semangat kolaboratif kita akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di tanah air.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan, tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan model pembiayaan creative hybrid financing seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), juga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) Pemerintah.
Karena itu, Presiden mengingatkan, ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki dan di-reform, sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik.
Perlancar Konektivitas
Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus difokuskan kepada memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM.
“Sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact pada indeks logistic perform kita, serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor negara kita,” ujar Presiden.
Presiden juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan juga kereta cepat, terutama di kota-kota besar, agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh.
Presiden juga meminta agar dilakukan pembenahan terus-menerus pada manajemen rantai pasok konstruksi mulai dari penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia), peralatan material, inovasi teknologi, dan juga pendanaan.
Dalam penyiapan material konstruksi, menurut Presiden, saat ini masih terjadi gap antara supply dan demand. Ia menunjuk contoh misalnya kebutuhan aspal sebesar 850 ribu ton baru terpenuhi 70%, kemudian kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60%.
“Ini artinya kita perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur,” kata Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menaker Ida Fauziyah.
Selain itu, hadir pula Mensos Juliari P Batubara, Menparenkraf Wishnutama, Menteri KUKM Teten Masduki, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Ristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Plt. Kepala BPKP Kuswono Soeseno, dan para pejabat eselon 1 di lingkungan Lembaga Kepresidenan. (TGH/EN/JAY/ES)
