Kurangi Defisit, Presiden Jokowi Tegaskan Tekad Pangkas Impor Energi Dan Bahan Baku
Presiden Jokowi didampingi Wapres, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri memukul gong tanda pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12) siang. (Foto: AGUNG/Humas)
Meskipun menengarai ada yang menghendaki agar terus mengimpor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tekad untuk masalah besar yaitu defisit transaksi berjalan dengan melakukan pemangkasan impor besar-besaran, termasuk impor energi dan bahan baku.
“Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor kurang lebih sekarang ini 700-800 ribu barel per hari. Baik itu minyak, baik itu gas, dan juga ada turunan Petrokimia sehingga membebani, menyebabkan defisit, dan itu bertahun-tahun nggak diselesaikan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12) siang.
Padahal, lanjut Presiden, misalnya gas, sebetulnya batubara bisa disubtitusi menjadi gas, sehingga nggak perlu impor itu elpiji. Presiden mempertanyakan, batubara kita ini sangat melimpah lha kok malah impor.
Demikian juga dengan impor minyak, Presiden Jokowi mempertanyakan, sumur-sumur kita masih banyak kenapa nggak digenjot produksinya, karena masih ada yang senang impor minyak.
“Saya pelajari secara detail, ini nggak ini nggak, nggak benar kita ini. Avtur masih impor padahal CPO, CPO Crude Palm Oil itu bisa juga dipindah menjadi avtur. Lha kok kita senang impor avtur ya karena ada yang hobinya impor, karena untungnya gede,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden, transformasi ekonomi di negara kita ini mandeg gara-gara hal-hal seperti ini. Nikel impor material-materialnya terus. Bauksit impor material-materialnya terus berpuluh-puluh tahun. Batubara berapa juta ton kita impor. Padahal, lanjut Presiden, nikel kita ekspor, bauksit kita ekspor mentah, dalam bentuk mentahan raw material, batubara kita ekspor mentahan semuanya.
“Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Kalau ini bisa kita lakukan target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan,” tegas Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden meminta bantuan daerah untuk hal-hal seperti itu, sehingga transformasi ekonomi betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, Presiden meyakini enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi.
“Goal kita ke sana, masa kita 34 tahun nggak pernah yang membangun kilang minyak. kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu nggak usah impor,” tutur Presiden seraya menambahkan, impor petrokimia ini gede sekali, Rp323 triliun.
Presiden menyampaikan, sebetulnya habis pelantikan, yang pertama dirinya minta kilang ini segera dibangun. “Tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan satu pun gak ada yang berjalan, satupun,” ujarnya.
Tapi kali ini, Presiden mengaku menunggu betul. Ia juga sudah meminta Kapolri ikut nungguin. Demikian juga dengan Jaksa Agung ikut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikuti menunggu.
“Inilah yang namanya transformasi ekonomi. Saya harap kita semuanya tahu mengenai ini sehingga daerah juga dukung, kalau masih ada program pembebasan lahan daerah dukung penuh. Kalau ada masalah perizinan yang masih masalah daerah ikut campur ikut cawe-cawe agar selesai yang kita harapkan itu,” tutur Presiden Jokowi.
Kepala Negara menegaskan, pemerintah mau tarung apapun. Kita akan hentikan ekspor nikel keluar sudah digugat oleh Uni Eropa ke WTO.
“Kita hadapi, ngapain kita takut. Barang-barang kita, nikel-nikel kita. Mau kita ekspor mau nggak kan suka-suka kita,” tegas Presiden seraya mengakui ada industri-industri di luar Indonesia yang menjadi mati karena kita setop itu.
Pembukaan Musrenbangnas itu juga dihadiri oleh antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menkominfo Johny G. Plate, para gubernur, para bupati, dan para walikota seluruh Indonesia. (MAY/AGG/ES)
.
