Pindahkan Ibu Kota, Presiden Jokowi ‘Permisi’Ke Tokoh Masyarakat Kaltim
Presiden Jokowi berdialog dengan tokoh masyarakat Kaltim, di Balikpapan, Selasa (17/12) siang, untuk menjelaskan rencana pemindahan ibu kota negara ke provinsi itu. (Foto: Humas/Agung)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali agenda kunjungannya di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menemui sejumlah tokoh masyarakat setempat untuk menyampaikan niatnya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ingin kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita negara, ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden Jokowi saat mengawali sambutannya dalam pertemuan yang digelar di sebuah restoran di Kota Balikpapan, Selasa (17/12) siang.
Presiden menjelaskan, keputusan pemindahan ibu kota negara ini sudah melalui studi yang cukup lama dan sudah dimulai 5 tahun yang lalu. Ia menyampaikan, rencana mengenai perpindahan ibu kota itu juga sudah ada sejak presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang memiliki keinginan memindahkan ibu kota ke Palangka Raya, dan juga beberapa presiden setelahnya. Artinya, lanjut Kepala Negara, memang keinginan untuk memindahkan ibu kota ini adalah sebuah perjalanan panjang bangsa Indonesia.
Saat ini, dari 267 juta penduduk Indonesia, ujar Presiden, 56% ada di Pulau Jawa dengan total penduduk kurang lebih 149 juta. Sementara PDB ekonomi Indonesia, 58% ada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.
“Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti semuanya ke Jawa, lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tapi semakin padat karena memang penduduk datang dari seluruh penjuru tanah air,” ungkap Kepala Negara.
Presiden juga menyampaikan, bahwa proses pemilihan ibu kota ini sudah melalui sebuah kalkulasi dan perhitungan yang panjang. Setelah data-data disampaikan, pemerintah memutuskan ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur khususnya di Paser Penajam Utara dan di Kutai Kartanegara.
“Sampai kemarin memang yang sudah diputuskan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare, tetapi tadi Pak Gubernur menyampaikan yang disiapkan dalam jangka yang sangat panjang adalah 410 ribu hektare, yang itu sudah konsesi-konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri, red) yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena memang itu adalah milik negara,” terang Presiden Jokowi.
Presiden juga menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin memindahkan fisik kantor atau gedung dari Jakarta ke ibu kota yang baru tapi yang diinginkan dilakukan adalah sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir, sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini agar di-install sistemya.
“Saya sudah sampaikan kepada Menteri agar kita install sistemnya. Sehingga waktu masuk birokrasi kita sistem itulah yang nanti akan memberikan panduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespons setiap perubahan-perubahan yang ada,” pungkas Presiden Jokowi.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Kaltim Isran Noor. (UN/ES)
