Rapat Terbatas Mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, 25 Februari 2020, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.
Kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai Virus Covid-19 (Virus Korona) tetapi dari sisi dampak terhadap ekonomi Indonesia.
Dalam Rapat Terbatas sebelumnya kita telah memutuskan beberapa langkah kebijakan menghadapi dampak Virus Korona ini terhadap ekonomi kita.
Yang pertama, saya minta seluruh instrumen disiapkan dan dipergunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi negara kita, baik instrumen moneter maupun instrumen fiskal. Dari sisi moneter, saya menyambut positif keputusan dari Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga (BI rate)-nya dan juga melakukan relaksasi moneter untuk mendukung pergerakan ekonomi nasional.
Yang kedua, hari ini kita akan memutuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dalam mendorong ekonomi kita, baik dari sisi konsumsi, baik dari sisi investasi, dan dalam meningkatkan kembali sektor pariwisata terutama di Bali, di Sulawesi Utara, dan di Kepulauan Riau di mana daerah-daerah destinasi wisata inilah yang banyak dikunjungi turis-turis dari RRT, dan kita tahu kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT.
Yang ketiga, ini perlu saya ingatkan lagi agar kita semuanya, kementerian dan lembaga, mempercepat belanja. Dan untuk Menteri Dalam Negeri sekali lagi saya mengingatkan agar diingatkan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota agar segera merealisasikan belanja APBD-nya di daerah masing-masing. Juga, pastikan mengenai percepatan pencairan Dana Desa. Saya tahu beberapa sudah sampai di desa tetapi segera dorong mereka agar belanja sesuai dengan rencana yang sudah mereka miliki. Kemudian juga saya minta program-program perlindungan sosial, bantuan sosial segera dieksekusi, baik itu yang namanya PKH dan bansos-bansos yang lainnya, juga program-program cash for work, program-program padat karya yang berdampak langsung pada masyarakat itu dilakukan kembali. Saya kira ini di Kementerian PUPR, di Kementerian BUMN, di Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Pertanian dalam membangun irigasi misalnya, KKP saya minta dipercepat realisasinya.
Kemudian yang keempat, saya minta langkah-langkah untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan kita, neraca perdagangan kita betul-betul dijalankan secara efektif dan di lapangan dikontrol sehingga kita bisa menekan impor. Saya kira ini yang menjadi prioritas kita.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih.
