ADB Akan ‘Support’ Indonesia pada Sektor Pendidikan, Akselerasi Investasi, dan ‘Sustainability’
Asian Development Bank
Asian Development Bank (ADB) menyatakan akan memberikan support kepada Indonesia karena Indonesia adalah negara pemegang saham yang mempunyai kontribusi besar juga terhadap ADB.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan di Halaman Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (3/3).
”ADB commit untuk terus membantu Indonesia sektornya adalah pendidikan, kemudian akselerasi investasi, dan yang ketiga sustainability,” ujar Menko Perekonomian.
Sekarang, lanjut Menko Perekonomian, ADB banyak memberikan policy support untuk beberapa kebijakan publik dan juga akan mendorong kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan infrastruktur.
”Terkait dengan ibu kota baru juga ADB mempunyai beberapa ahli, itu yang bisa juga digunakan oleh pemerintah Indonesia. Dan selama ini ADB selalu berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia dan salah satu lembaga keuangan yang konsisten untuk terus memberikan support,” imbuh Menko Perekonomian.
Menurut Menko Perekonomian, ADB juga mendorong Indonesia sudah bisa berperan lebih lanjut terutama dalam kerja sama Selatan-Selatan yang di dalamnya ada kerja sama BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Areal) dan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).
”Negara-negara lain bisa belajar dari Indonesia tentang kebijakan publik, salah satunya terkait dengan akselerasi infrastruktur. Dan di dalam ADB sendiri 2% itu staf maupun ahlinya dari Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Tentunya, lanjut Menko Perekonomian, ADB sekali lagi mendorong bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, baik itu melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja maupun Omnibus Perpajakan bisa mendapatkan support dari ADB untuk implementasinya.
”Itu yang kami dorong bahwa dalam implementasinya nanti ADB akan memberikan semacam pelatihan, support pendanaan dan yang lain-lain,” katanya.
Soal Ibu Kota baru, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa ibu kota baru itu 20% dari pendanaan APBN, 80% dari KPBU (Kerja sama Privat dengan Badan Usaha), pemerintah badan usaha atau PPP (public private partnership). ”Dan ADB dan mempunyai expertise untuk membantu melaksanakan tender misalnya,” pungkas Menko Perekonomian akhiri wawancara. (FID/EN)
