Pemerintah akan Fokuskan Program Bansos dan Mutakhirkan Data Kemiskinan

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 4 Maret 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 1.384 Kali

Mensos menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Ratas tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu (4/3), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Humas/Jay).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memfokuskan program-program bantuan sosial, antara lain Porgam Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembilan Bahan Pokok (sembako) dan Program Indonesia Pintar (PIP) serta melakukan pemutakhiran data keluarga miskin agar lebih akurat.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu (4/3), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.

”Dan juga untuk melihat kembali jenis-jenis bantuan sosial yang bersifat subsidi barang: subsidi listrik, subsidi pupuk dan sebagainya. Kemudian Bapak Presiden juga memerintahkan kami untuk berkoordinasi dalam rangka pemutakhiran data, data keluarga miskin,” kata Mensos.

Menurut Mensos, Presiden ingin lebih memfokuskan program-program bantuan sosial, yaitu PKH, BPNT atau Program Sembako dan PIP, serta juga meminta agar Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya mengevaluasi program-program bantuan yang berupa bantuan atau subsidi barang, seperti pupuk dan elpiji, untuk dilihat kembali efektivitasnya.

”Karena anggaran yang diambil dialokasikan APBN ke bantuan-bantuan atau subsidi barang tersebut sangat besar. Malah jauh lebih besar daripada bantuan-bantuan sosial yang berupa cash, begitu ya,” urai Mensos.

Lebih lanjut, Mensos juga menyampaikan bahwa Presiden meminta antar kementerian/lembaga terkait untuk berkoordinasi melakukan pemutakhiran data, data keluarga miskin, sehingga bisa didapatkan data-data keluarga miskin yang lebih akurat lagi.

”Hanya melihat efektivitasnya sampai sejauh mana. Dan ini kan apa namanya, tentunya sebagai Kabinet, sebagai pemerintahan tentunya memang wajib untuk melakukan evaluasi-evaluasi terhadap program-program kerja,” katanya.

Soal pemutakhiran data, Mensos menilai hal ini wajar karena jumlah penduduk besar sekali, nanti akan dirapatkan kembali antar beberapa kementerian/lembaga terkait.

Mengenai dampak Virus Korona, Mensos menyampaikan nanti tergantung hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS), hanya mungkin data akibat dari Covid-19 mungkin survei yang berikutnya bukan sekarang.

”Tapi kenaikan bantuan sosial sembako kan sudah, per Maret ini, per 1 Maret sudah berjalan, dari 150.000 menjadi Rp200.000 sampai sementara sampai Agustus,” ujarnya.

Terkait kenaikan bansos sembako apakah akan berjalan sampai akhir tahun, Mensos menyampaikan tergantung dari keputusan Presiden. ”Tergantung Presiden, apabila Presiden memutuskan untuk diteruskan ya diteruskan, kalau ternyata dianggap sudah tidak terlalu diperlukan lagi ya kembali lagi semula,” pungkasnya akhiri wawancara dengan wartawan. (FID/EN)

Berita Terbaru