Pemerintah akan Tambahkan Penguatan Sektor Kesehatan pada RKP 2021
Infografis tentang Penguatan Sektor Kesehatan pada RKP 2021. (Sumber: Kementerian PPN/Bappenas)
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan menambahkan penguatan sektor kesehatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.
Wabah Covid-19 menjadi pecutan bagi negara untuk memperbaiki sistem kesehatan salah satunya dengan fokus penanganan kesehatan untuk menjadi agenda yang akan didanai lewat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021.
Hal tersebut disampaikan melalui rilis redaksi setkab.go.id yang diterima dari Kementerian PPN/Bappenas, Minggu (10/5).
“Setelah jaring pengaman sosial penanganan pandemi virus Covid-19, pemerintah akan melakukan reformasi sistem kesehatan,” bunyi rilis tersebut.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk tiga prioritas utama yakni berfokus pada kesehatan masyarakat, mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah, dan menjaga berlangsungnya dunia usaha khususnya UMKM.
“Kejadian pandemi Covid-19 ini menyadarkan kita semuanya, betapa pentingnya health security,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 30 April 2020 yang lalu.
Selain wabah Covid-19, Indonesia masih dihadapkan pada penyakit lain yang juga butuh penanganan serius.
“Misalnya, Indonesia memiliki beberapa penyakit menular berbahaya yang butuh penanganan khusus seperti Tuberculosis (TB), malaria, dan kusta, serta penyakit paru pneumonia yang menjadi penyakit bawaan untuk pasien Covid-19,” jelas rilis tersebut.
Dari Pandemi ini, Pemerintah belajar untuk membenahi sistem kesehatan di tanah air dan mulai melakukan langkah untuk menjalankan reformasi sistem kesehatan nasional.
Reformasi ini akan dilihat dari dua sisi yakni demand side (permintaan) dan supply side (ketersediaan) dimana masyarakat akan lebih mudah menjangkau fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
“Reformasi kesehatan akan dimulai dari tingkat paling dasar yakni puskesmas. Seperti kita ketahui masih banyak puskesmas yang masih kekurangan alat medis dan tenaga kerja, maka fokus pemerintah untuk memperbaikinya,” sebut rilis tersebut.
Semakin banyak puskesmas di daerah dengan fasilitas yang memadai maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan penanganan kesehatan.
Setelah itu, Bappenas juga akan fokus reformasi kesehatan berikutnya dengan penguatan health security atau keamanan kesehatan. Health security bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah penyakit-penyakit berbahaya caranya dengan menghadirkan alat respons cepat dan juga mendirikan laboratorium penelitian.
Hal yang tak kalah penting, menurut rilis tersebut, ialah meningkatkan gerakan hidup sehat.
Bappenas juga akan memfokuskan RKP 2021 dengan gerakan masyarakat hidup sehat, menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk mencuci tangan, serta mengajak masyarakat untuk menciptakan kawasan yang sehat.
“Semoga dengan adanya kebijakan soal reformasi kesehatan ini sistem kesehatan di Indonesia lebih maju lagi. Apabila sistem kesehatan di Indonesia dapat dibenahi maka tak dapat dipungkiri akan menciptakan sumber daya manusia yang tangguh,” bunyi rilis tersebut di akhir. (Tim Komunikasi Publik Kementerian PPN/Bappenas/EN)
