Butuh Rp 4.700 Triliun, Pembangunan Infrastruktur Tidak Mungkin Andalkan APBN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, sampai dengan tahun 2015 mendatang dibutuhkan anggaran atau dana sebesar Rp 4.700 triliun guna membangun infrastruktur di tanah air. Jumlah yang sangat besar ini tidak mungkin bisa dipenuhi jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Saat meresmikan tujuh proyek pembangunan yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Plus , diantaranya, pembangunan Terminal Baru Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (15/9), Presiden SBY menegaskan, kalau APBN terlalu banyak digunakan untuk membangun infrastruktur maka pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan akan menjadi semakin sedikit.

“Itu tidak baik bagi rakyat kita yang memerlukan sentuhan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus mengurangi angka kemiskinan di negeri ini,” kata Presiden SBY yang hadir di acara peresmian tersebut didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono.

Karena itu, lanjut Presiden, setelah dihitung, dikalkulasikan, sekitar 40% dana pembangunan infrastruktur di tanah air bisa ditutup dengan melibatkan dana swasta, dimana pemerintah mengutamakan pada swasta dalam negeri dan megajak swasta dari negara-negara sahabat. Adapun 25%  lagi berasal dari dan BUMN dan sedikit dari itu BUMD, dan 15% lagi baru dari APBN.

“Jumlah ketiga-tiganya mencapai 80%, masih kurang 20%. Itulah yang kita sebut patungan, paduan dari dana pemerintah, dari dana BUMN, dan dana swasta,” papar Presiden SBY.

Kepala Negara meminta seluruh rakyat Indonesia memahami hal itu, termasuk para pemimpin pemerintahan, baik yang di pusat maupun di daerah. Karena dengan cara itu pula, pemerintah bisa membangun infrastruktur di tanah air dengan baik.

Kurangi Kemiskinan         

Sebelumnya di awal pidatonya, Presiden SBY mengemukakan, dalam refleksi implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang kini memasuki usia ketiga tahun, yang dihadiri presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, 5 September lalu, telah disimpulkan bahwa pembangunan di 6 (enam) koridor, mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Maluku berjalan sesuai rencana, on the right track dan kemudian progress-nya juga nyata.

“Oleh karena itulah, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kerja keras dari semua pihak yang telah mewujudkan masterplan kita, MP3EI kita dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama,” ujar SBY.

Presiden SBY menyebutkan, sebenarnya ada dua masterplan, yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, dan yang kedua adalah percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan. Ia bersyukur, karena dengan dua masterplan itu, kita telah bisa melakukan tindakan nyata di dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan membangun semua daerah di seluruh tanah air.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Sialalhi, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. (Humas Setkab/WID/BP/ES)