Menko PMK: Arahan Presiden, Antisipasi Fenomena Ruralisasi Bukan Urbanisasi

Menko PMK saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Kamis (24/9). (Foto: Humas/Agung)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan arahan Presiden bahwa fenomenanya sekarang terbalik, bukan lagi urbanisasi tetapi justru ada kemungkinan fenomena ruralisasi, yakni orang-orang dari kota yang selama ini mendapatkan lapangan pekerjaan atau penghidupan akan berduyun-duyun kembali ke desa.

”Presiden meminta supaya skema jaring perlindungan sosial, terutama di pedesaan harus dipastikan tepat sasaran, kemudian juga penanggulangan kemiskinan yang sekarang ini digalakkan atau dilakukan oleh berbagai kementerian supaya dikaitkan dengan ekonomi desa,” ujar Menko PMK saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Kamis (24/9). 

Presiden, menurut Menko Perekonomian, meminta supaya diperkuat daya ungkit desa dengan mengoptimalkan potensi lokal atau potensi di desa. Ia menambahkan bahwa sisa anggaran yang ada terutama di Kementerian Desa supaya bisa betul-betul direalisasikan secepat mungkin antara Oktober hingga Desember.

”Dengan demikian, daya serap anggaran dana pedesaan, Dana Desa itu kalau bisa diserap dengan baik dan tepat sasaran akan bisa mempercepat upaya kita untuk menghidupkan kembali gairah ekonomi di pedesaan,” kata Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa dalam Ratas misalnya Menko Perekonomian menekankan pentingnya hilirisasi produk-produk yang berkeunggulan lokal di desa dan memberikan contoh misalnya ada industri nanas di Lampung yang berkualitas yang sudah sampai ekspor dan juga pisang di Bali yang itu sudah sampai pada level ekspor walaupun sebetulnya itu berbasis dari ekonomi desa.

”Artinya, desa-desa di  Indonesia ini dengan potensi yang khas, keunggulan yang khas, punya ruang untuk go international. Bisa menjadi bagian dari proses internasionalisasi berbagai macam produk komoditas Indonesia, sehingga kita akan bisa memperkaya berbagai macam aneka produk yang memiliki keunggulan ekspor,” imbuh Menko PMK.

Pada kesempatan itu, Menko PMK juga menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya integrasi dari berbagai macam dana yang berasal dari kementerian dan lembaga-lembaga yang jumlahnya sangat banyak, yang semua sebetulnya  bermuara ke desa.

”Sehingga beliau mengimbau supaya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetap harus terintegrasi satu sama lain, sehingga akan bisa memperkuat daya ungkit ekonomi di pedesaan,” katanya.

Salah satunya yang misalnya, sambung Menko PMK, adalah belum terintegrasinya tenaga-tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 kementerian dan lembaga yang belum bersinergi secara optimal di desa.

Berdasarkan data, lanjut Menko PMK, jumlah tenaga pendamping dan penyuluh yang sekarang berada di desa yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga itu sebanyak 306.267 orang, sementara dari Kemendes sendiri memiliki tenaga pendamping 36.384 orang.

”Kalau dikaitkan dengan desa sebetulnya jumlahnya masih kurang, karena jumlah desa itu 74.953 desa, dengan asumsi satu desa satu pendamping, jumlahnya masih kurang. Tetapi seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306.000 (306.267, red) itu disinergikan, maka sebetulnya kekurangan seperti ini akan bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi,” pungkas Menko PMK. (FID/EN)