Buka Rakernas Kemendag, Presiden Jokowi: Gaungkan Cintai Produk Dalam Negeri
Presiden Jokowi membuka Rakernas Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/03/2021) pagi. (Foto: Biro Pers Setpres/Lukas)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Kementerian Perdagangan harus mempunyai kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk dalam negeri, salah satunya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/03/2021).
“Pusat perbelanjaan, mal, dari Jakarta sampai ke daerah, harus didorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser, mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik, berikan ruang untuk brand-brand lokal,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, penjenamaan (branding) harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 270 juta jiwa sudah seharusnya menjadi konsumen paling loyal untuk produk-produk dalam negeri.
“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan,” ujar Presiden.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kampanye cintai produk Indonesia dibandingkan produk impor yang digaungkan Presiden tersebut merupakan respons terhadap praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM.
“Kampanye cintai produk Indonesia dan benci produk impor merupakan pernyataan atas kekesalan atas praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM. Presiden Joko Widodo mengingatkan, praktik perdagangan digital saat ini membunuh UMKM. Untuk itu, kita harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM agar naik kelas,” jelas Mendag
Namun demikian, Mendag menegaskan, pernyataan tersebut bukan berarti Presiden anti impor. Di bagian lain sambutannya, imbuh Mendag, Kepala Negara juga menyatakan bahwa Indonesia bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi Indonesia juga tidak boleh menjadi korban ketidakadilan dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak.
“Untuk itu, pernyataan Presiden tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, tapi kita jadikan penyemangat untuk kita mendorong produk lokal meningkatkan kualitasnya dan mendorong kita semua untuk mencintai produk-produk lokal,” ujar Mendag.
Perhatikan Pasar Ekspor
Pada Rakernas tersebut, Presiden juga meminta jajaran Kemendag untuk memberikan perhatian serius pada pasar ekspor. Pasar-pasar nontradisional terus diperluas, tidak hanya terpaku pada pasar ekspor yang itu-itu saja, misalnya Uni Eropa dan Amerika.
“Banyak negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari lima persen, di Asia Selatan, di Eropa Timur, dan negara-negara lainnya. Harus diseriusi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar UMKM dibantu untuk dapat merambah pasar ekspor. Menurutnya, Indonesia perlu UMKM yang menjadi eksportir dalam jumlah yang besar. Saat ini 90 persen pelaku ekspor adalah UMKM, namun kontribusi ekspornya hanya 13 persen. Artinya, kapasitasnya perlu ditambah dan diperbesar.
“Saya tahun lalu mengingatkan kepada Menteri Perdagangan, Dewan Penunjang Ekspor dihidupkan lagi, membantu UMKM agar bisa memperbaiki produksinya, membantu UMKM memperbaiki desainnya, membantu UMKM memperbaiki packaging-nya, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik dan ini harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain, institusi yang lain, dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kita di pasar global,” jelasnya.
Selain itu, Presiden juga mendorong agar penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial dipercepat. Ini adalah agenda prioritas karena menurut Presiden, di masa-masa seperti ini Indonesia membutuhkan pasar ekspor baru.
“Kita telah menyelesaikan IA-CEPA dengan Australia, dengan Korea, dengan EU tolong ini Pak Menteri didorong agar juga selesai dan negara-negara lain yang kita belum memiliki CEPA ini segera dirampungkan, segera diselesaikan,” ungkapnya.
Implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani juga harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Presiden memberikan contoh, misalnya dengan Australia di mana sudah ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pelaku usaha harus jeli melihat peluang-peluang yang ada di sana.
“Saya kira yang gede peluangnya adalah otomotif. Pelajari betul pasarnya seperti apa, konsumennya seperti apa, informasikan ke Tanah Air sehingga kita betul-betul bisa membuka pasar di Australia dan tentu saja produk-produk UMKM yang lainnya yang memiliki opportunity, memiliki peluang itu perlu dibantu dan didorong dalam rangka meningkatkan nilai ekspor dan diversifikasi produk ke negara mitra dagang kita,” ujarnya.
Khusus untuk sektor-sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja yang banyak seperti otomotif, elektronik, tekstil, kimia, dan farmasi, serta makanan dan minuman, Presiden meminta agar diberikan stimulus, fasilitas-fasilitas ekspor, serta insentif. Hal tersebut untuk memperluas pasar terutama negara-negara nontradisional dengan memanfaatkan kerja sama perdagangan dan mengoptimalkan kinerja perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
Terakhir, Presiden meminta agar jajaran terkait terus menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh pelosok Tanah Air dengan harga yang stabil dan terjangkau. Presiden juga meminta untuk mengupayakan terus perbaikan kesetaraan harga di daerah-daerah pinggiran.
“Harus diantisipasi, ini juga perlu saya ingatkan, bulan Ramadan yang tinggal 40 hari lagi, sebulan kemudian Idulfitri. Siapkan dari sekarang, antisipasi dari sekarang, walaupun nanti kita akan menyambut dengan sederhana, tetapi sekali lagi, ketersediaan stok dan harga yang stabil harus dijamin,” tandasnya. (FID/HUMAS KEMENDAG/UN)
