Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Presiden: Dorong Masyarakat Makin Cakap Digital
Presiden Jokowi meluncurkan Program Literasi Digital Nasional secara virtual, Kamis (20/05/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Kemkominfo TV)
Pada momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2021, Kamis (20/05/2021) ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Literasi Digital Nasional. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital.
“Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif,” ujar Presiden dalam sambutan yang disampaikannya secara virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam program yang telah diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak tahun 2017 tersebut.
“Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Literasi digital adalah kerja besar, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital,” ucapnya.
Presiden menilai tantangan di ruang digital saat ini semakin besar, di antaranya ditandai dengan terus bermunculannya konten-konten negatif dan meningkatnya kejahatan di ruang tersebut.
“Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Kepala Negara juga menekankan bahwa upaya untuk terus meminimalkan konten negatif dan membanjiri ruang digital dengan konten positif adalah kewajiban bersama.
“Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian,” tegasnya.
Ditambahkan Presiden, keberadaan koneksi digital harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas. Perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan, program literasi digital adalah sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat.
“Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet. Di saat bersamaan literasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk membentengi warganet dari dampak-dampak negatif internet,” ujar Johnny.
Menkominfo memaparkan, saat ini terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di Indonesia. Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang.
Upaya meningkatkan literasi digital nasional yang diawaki Kemkominfo melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi telah mendapatkan penghargaan internasional World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020. GNLD Siberkreasi dinobatkan sebagai Winner dari Action Lines WSIS C4 Capacity Building yang terkait dengan pemenuhan tujuan SDGs Goal 4: Quality Education
“Penghargaan tertinggi untuk inisiatif teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global dari International Telecommunication Union (ITU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujarnya.
Pada tahun 2021, papar Johnny, Program Literasi Digital Nasional direncanakan diselenggarakan setidaknya melalui 20.000 pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menyasar empat pilar literasi digital, yaitu digital ethics, digital safety, digital skill, dan digital culture.
“Ke depan nantinya setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia,” ujar Menkominfo. (FID/UN)
