Tantangan Masalah Pertanian Pada Pemerintahan Mendatang
Tantangan Masalah Pertanian Mendatang
Pada debat Pemilu Presiden 2014, ada perasaan yang melegakan sekaligus membanggakan setelah mendengar dan menyimak pernyataan dari kedua kubu Pasangan Capres dan Cawapres Presiden RI ke-7 yang akan terpilih nanti. Mereka berkomitmen jika dapat memimpin bangsa akan memperkuat bidang pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani di Indonesia.
Komitmen tersebut setidaknya didasari oleh dua alasan yang sangat utama, yaitu Pertama sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dan menentukan baik dalam persoalan pangan maupun ekonomi. Sedangkan alasan yang Kedua adalah, bahwa potensi dukungan politik yang bisa didapatkan dari mereka yang secara struktural banyak dan sangat besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
Mengenai peran penting sektor pertanian bagi perekonomian tak bisa disangkal lagi, terlalu banyak indikator dalam statistik yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menguatkan penjelasan tersebut, di antaranya Pada Februari 2014 meskipun terjadi penurunan sebesar 0,68 persen, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 40,83 juta orang dan dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 41,11 juta orang, namun secara fakta menandakan bahwa sektor pertanian masih menanggung jumlah sangat besar bagi mayoritas tenaga kerja.
Namun sayangnya, dewasa ini beban sektor pertanian kian berat. Sektor ini tidak hanya menanggung surplus tenaga kerja tapi juga pendapatan dan daya beli pekerja sangat penting untuk ditingkatkan. Dari total jumlah angka penduduk yang miskin sebanyak 28,55 juta orang pada September 2013, mayoritas berada di lingkup desa dan itu ada di sektor pertanian. Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi jumlah angka kemiskinan, maka sektor pertanian adalah kuncinya.
Perhatikan Masalah Pertanian
Pembangunan sektor pertanian, jika digarap serius dan diperhatikan akan mampu mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, bahkan menjadi berdaulat atas pangan dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri, serta menjadi komoditas ekspor untuk menghasilkan devisa negara.
Semua itu pada akhirnya, akan mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam memacu pembangunan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, disamping mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan bagi para petani, nelayan dan peternak yang selama ini dirasakan masih sangat rendah. Selain itu, diperlukan adanya dukungan alokasi dana yang memadai untuk memacu pembangunan pertanian serta kebijakan-kebijakan yang mengarah dan menopang kepada penerapan teknologi inovasi pertanian.
Teknologi yang diarahkan, tentunya menyangkut aspek penyediaan sarana produksi dan mesin-mesin pertanian, teknik budidaya di mulai dari kegiatan pembenihan, panen dan sampai pada teknologi persiapan pascapanen yang merupakan kegiatan terpenting dan menentukan suatu proses komoditas yang dihasilkan, antara lain menyangkut cara panen, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan sampai dengan cara pemasaran.
Semua teknologi inovasi pertanian tersebut akan sulit berkembang, jika tidak dibarengi dengan dukungan kebijakan kuat dan sinergis dalam hal peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal maupun non formal seperti berbagai pelatihan yang menyangkut aspek teknis dan non-teknis.
Agar stimulan pemerintah kepada para petani dalam meningkatkan produktivitas melalui teknologi inovasi pertanian tetap berlanjut, maka perlu ditunjang faktor lainnya yaitu berupa kebijakan perkreditan dan proteksi pertanian dengan dirancang sedemikian rupa yang ditujukan kepada petani. Menyangkut penyediaan kredit bagi para petani, maka dapat perlu dibuat skema yang murah dan mudah, sekaligus dapat mempermudah petani dalam memenuhi syarat-syarat bagi pengajuan kredit, besaran kredit, suku bunga, lama pinjaman dan mekanisme cara pengembalian.
Profesional dan Integritas Kuat Memajukan Pertanian
Diharapkan pada Oktober tahun 2014 nanti, pemerintahan hasil Pemilu Presiden 2014 mempunyai komposisi kabinet yang berintegritas sangat kuat, terutama pada pos Menteri Pertanian. Di mana posisi Menteri yang akan bertugas harus orang yang sangat profesional mampu menguasai persoalan pembangunan di bidang pertanian, terutama persoalan yang kerap terjadi di lapangan, serta yang paling terpenting adalah yang bersangkutan dapat mengintegrasikan berbagai prioritas pembangunan sektor lainnya, yang diarahkan dapat menopang pada terwujudnya pembangunan sektor pertanian sebagai pilar pembangunan bangsa.
Hal ini penting karena Indonesia akan segera menyongsong era keterbukaan pada tahun 2015. Dengan kondisi pasar bebas ASEAN 2015 serta jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sudah mencapai 253,60 Juta jiwa, maka pembangunan di bidang pertanian Indonesia harus dikembangkan, tidak boleh lagi dengan kemampuan teknologi seadanya dalam pengembangannya.
Ada tiga hal yang sangat diharapkan masyarakat terhadap pemimpin yang akan datang, yaitu Pemimpin adalah administrator dalam menata kelola kehidupan bersama yang lebih baik, motivator untuk pembangunan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat, dan sebagai inspirator dalam membangun solidaritas bersama masyarakat menjadi lebih kuat.
Dengan demikian totalitas pemimpin tidaklah berpikir sektoral dan parsial dalam membangun bangsa, tetapi menggerakan sebagai kesatuan yang utuh dengan pundaknya adalah miliki bersama, ditopang bersama sehingga menjadi lebih kuat dan mandiri, seperti harapan kita terwujudnya kemandirian pangan di Indonesia.
