Pemerintah Dorong Hilirisasi, Investasi, dan Ekspor untuk Ekonomi Nasional yang Lebih Produktif
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa struktur ekonomi nasional yang selama ini lebih dari 55 persennya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga terus berfokus dalam menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/08/2021) pagi.
“Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya,” ujar Presiden.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Indonesia pada periode Januari-Juni 2021, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, mencapai sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Presiden berharap agar penambahan investasi di bulan-bulan ke depan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.
“Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus pemerintah upayakan untuk membangun kemandirian pangan. Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian nasional.
“Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan, terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri,” terang Presiden.
Di samping itu, perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program “Bangga Buatan Indonesia” terus digencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi-perdagangan-elektronik.
“Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar, dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021,” tandasnya. (TGH/UN)
