Pemanfaatan Kerja Sama Regional Kawasan Asia dan Pasifik
Oleh: Purnomo Sucipto* & Erwin Mulyana**
Indonesia mengambil manfaat dari berbagai kerja sama regional negara-negara Kawasan Asia dan Pasifik. Manfaat tersebut didapat dari berbagai aspek: ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya. Kerja sama regional yang aktif diikuti oleh Indonesia di antaranya adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS), dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).
Kerja sama regional Kawasan Asia dan Pasifik diartikan sebagai bentuk kerja sama negara-negara di Asia yang meliputi Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat; serta negara-negara di Pasifik yang meliputi Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Namun demikian, dalam perkembangannya, pengertian regional tidak saja dimaknai sebagai wilayah geografis, tetapi juga merupakan wilayah politik dan strategis.
Pemanfaatan Kerja Sama Masa Lalu
Dalam perjalanan bangsa Indonesia, sejak merdeka tahun 1945, pemanfaatan kerja sama regional Kawasan Asia Pasifik berubah bentuk sesuai dengan kondisi global dan kepentingan nasional Indonesia.
Pada awal kemerdekaan, untuk memperoleh manfaat pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia dan perjuangan menentang penjajahan, Indonesia ikut aktif dalam forum regional Asia Selatan dan Asia Tenggara pada Asian Relations Conference Tahun 1947 dan 1949. Selanjutnya, Indonesia menjadi aktor utama penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 yang merupakan cikal bakal Gerakan Non-Blok.
Pada pemerintahan Presiden Soeharto, pemanfaatan kerja sama regional difokuskan pada kepentingan ekonomi dan pembangunan. Untuk mendukung pemanfaatan itu, Indonesia menjalankan strategi kebijakan luar negeri low profile yang menghindari konfrontasi. Indonesia memanfaatkan keikutsertaan dalam ASEAN untuk membangun stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan untuk bisa melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Pada masa ini, Indonesia mulai menerapkan pendekatan lingkaran konsentris (memusat) dengan menempatkan Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya sebagai lingkaran terdalamnya.
Setelah berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto, pemanfaatan kerja sama regional tidak banyak berubah, tetap sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan kerja sama regional terus dilakukan dengan menjalin kerja sama di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Prioritas kerja samanya adalah Kawasan Pasifik dengan menjadi partner dialog bagi Pacific Island Forum (PIF) sejak tahun 2001.
Selanjutnya, Indonesia ikut dalam pembentukan Southwest Pacific Dialog tahun 2002, menjadi observer pada Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tahun 2011 yang kemudian ditingkatkan status keanggotaannya menjadi associate member pada tahun 2015. Selain untuk kepentingan dalam negeri, Indonesia juga memberi bantuan ke luar negeri dengan memberi dukungan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasifik melalui kebijakan Pacific Elevation.
Pemanfaatan Kerja Sama Masa Sekarang
Saat ini, pemanfaatan kerja sama regional dilaksanakan sebagaimana arahan dalam Visi Pembangunan Nasional Periode 2005-2024, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Rinciannya dalam bentuk visi di bidang hubungan internasional adalah mewujudkan Indonesia yang dapat berperan aktif dalam pergaulan internasional. Lebih rinci lagi, politik luar negeri Indonesia pada periode 2020-2024 diprioritaskan pada penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, dan diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan kontribusi kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.
Selanjutnya, strategi pendukung dalam mencapai arahan kebijakan tersebut khusus untuk kerja sama regional kawasan Asia dan Pasifik antara lain: (1) mendorong perumusan rekomendasi terkait kerja sama ekonomi seperti Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan negara-negara pasar non-tradisional di berbagai kawasan, termasuk Pasifik Selatan; (2) meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan melalui mekanisme ASEAN; dan (3) mendorong finalisasi dan implementasi strategi nasional multisektoral terkait penanganan penyakit tidak menular (Non-Communicable Diseases/NCD) di kawasan Asia dan Pasifik.
Pemanfaatan Kerja Sama Masa Mendatang
Di masa mendatang, kebijakan luar negeri Indonesia diperkirakan masih akan terpusat di kawasan Asia dan Pasifik serta diarahkan untuk mendukung transformasi Indonesia sebagai negara middle power atau bahkan regional great power dan penguasaan kepentingan di bidang kemaritiman. Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, terutama dalam mempertahankan sentralitas ASEAN, akan menjadi kunci dalam memaksimalkan pemanfaatan kerja sama regional di kawasan Asia dan Pasifik.
Untuk dapat meningkatkan pengaruh di kawasan Asia dan Pasifik, pemanfaatan kerja sama regional di kawasan perlu diarahkan untuk mengantisipasi segala tantangan, baik yang berkembang pada tataran internasional, regional, dan nasional. Khusus tataran regional, kebijakan pemanfaatan perlu memperhatikan perkembangan dinamika geopolitik yang disebabkan oleh persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Cina, persoalan konflik di Laut Cina Selatan, dan isu-isu lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di kawasan, serta penguatan peran sentralitas ASEAN dalam kerja sama di kawasan.
Inisiatif dan kepemimpinan Indonesia pada ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dapat memainkan peranan penting dalam penguatan hubungan regional. Empat prioritas kerja sama AOIP sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu kerja sama maritim, Sustainable Development Goals (SDGs), konektivitas dan ekonomi. AOIP memiliki konsep penguatan kerja sama regional dengan mitra-mitra strategisnya, tanpa dimaksudkan untuk membangun kompetisi atau menyaingi konsep-konsep pembangunan kawasan Indo-Pasifik yang diusung oleh negara lain.
Secara umum, kebijakan pemanfaatan kerja sama regional di kawasan Asia dan Pasifik masih perlu diarahkan untuk membangun kepercayaan diri Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di kawasan Asia dan Pasifik sebagai sasaran antara, sebelum menuju cita-cita sebagai negara maju pada tingkat global. Oleh karena itu, beberapa saran langkah pemanfaatan kerja sama regional masa depan yang bisa menjadi pertimbangan adalah:
1. Memaksimalkan peran Indonesia dalam kerangka kerja sama regional dalam isu pengamanan sumber-sumber daya alam di laut dari praktik-praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dengan kerja sama dengan Cina, Thailand, dan Viet Nam serta negara lain yang diperlukan.
2. Mempertahankan prinsip sentralitas ASEAN dalam pemajuan atau pembentukan tatanan hubungan regional di kawasan Asia dan Pasifik dengan melakukan upaya-upaya norm-setting dan norm-making pada berbagai kerangka kerja sama regional.
3. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dengan prinsip effective leadership dan memastikan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum tersebut selaras dengan tujuan pencapaian kepentingan Indonesia.
4. Meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan gagasan-gagasan jawaban atas isu-isu krusial yang menjadi perhatian dunia internasional, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, pengungsi, dan demokrasi.
5. Memperkuat kapasitas domestik agar dapat memberikan dukungan secara maksimal dalam pelaksanaan diplomasi kebijakan luar negeri, terutama yang dilakukan melalui berbagai kerangka kerja sama regional.
—————
* Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet
** Kepala Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet
