Pemerintah Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem di 147 Kabupaten/Kota Wilayah Pesisir di Tahun 2022
Wapres Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir, Selasa (21/12/2021), di Jakarta. (Foto: BPMI Setwapres)
Pada tahun 2021 pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas di 7 provinsi dengan 24 kabupaten di antaranya berada di wilayah pesisir. Tahun 2022 mendatang pemerintah akan memperluas cakupan dengan menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.
“Tahun 2022 ini rencana kita adalah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota. Dan ternyata di 212 kabupaten kota itu, 147-nya sama dengan 69,34 persen adalah wilayah pesisir,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir, Selasa (21/12/2021), di Jakarta.
Dari 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir tersebut, lanjut Wapres, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani atau 12,48 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa.
“Nanti kita coba yang wilayah pesisir seperti apa penanggulangannya,” ujar Wapres.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir mencapai lebih dari 76 triliun rupiah.
“Pada 2021 juga dilakukan penambahan (bantuan) sosial sembako dan bantuan langsung tunai, BLT Desa, pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi (prioritas), yang di antaranya 24 kabupatennya termasuk wilayah pesisir,” urainya.
Kemudian, sambung Wapres, program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto melaporkan bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara umum, seperti pembangunan infrastruktur dasar, program padat karya tunai, bantuan permodalan dan pembiayaan UMKM, serta program produktif terkait akses pekerjaan.
“Kemudian di wilayah pesisir ini (juga) terdapat program khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Kampung Nelayan dan Perikanan Budidaya,” imbuhnya.
Selain itu, kata Airlangga, program yang juga akan dioptimalkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, pembangunan Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budidaya.
“Penyaluran di perikanan pada sektor KUR sejak Januari sampai 20 Desember 2021 sudah mencapai Rp5,18 triliun dan diberikan kepada 145.547 debitur,” lapornya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melaporkan bahwa untuk membangun Kampung Nelayan Maju, pihaknya telah berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyediaan infrastruktur dan perumahan.
“Kemudian dari sisi kelembagaan usaha kami bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dalam hal penyediaan sekolah-sekolah termasuk Sekolah Menengah Kelautan, serta penyediaan energi kita meminta kepada Pertamina dan BUMN,” paparnya.
Turut hadir dalam pertemuan antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad, dan Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) M. Riza Damanik. (BPMI SETWAPRES/UN)
