Presiden Jokowi: G20 Harus Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Global yang Inklusif
Sebanyak 84,2 persen responden dalam Global Risk Report 2022 World Economic Forum (WEF) merasa khawatir dan resah terhadap keadaan dunia yang tengah dilanda pandemi dan penuh ketidakpastian saat ini. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai keresahan tersebut harus dijawab dengan aksi nyata. Momentum Presidensi G20 Indonesia harus menjadi katalis pemulihan ekonomi global.
Hal tersebut ditegaskannya saat berdialog dengan Ketua Eksekutif WEF Klaus Schwab, Kamis (20/01/2022) secara virtual, dalam acara yang bertajuk World Economic Forum: State of the World Address.
“Kecemasan ini harus kita jawab dengan aksi-aksi yang nyata. Indonesia berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 ini bisa menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan tersebut dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif,” ujarnya.
Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Presiden menyatakan, dalam keketuaannya Indonesia akan mengedepankan kemitraan dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang.
“Presidensi G20 Indonesia harus memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Manfaatnya juga harus dirasakan bagi masyarakat luas. Kita ingin manfaatkan kerja sama G20 untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan industrialisasi, meningkatkan penguasaan teknologi di Indonesia dan dunia,” terangnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara memaparkan bahwa Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global.
Pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.
“Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dapat dimobilisasi secara cepat, upaya untuk mencegah krisis selanjutnya,” ujarnya.
Kedua, transformasi berbasis digital. Presiden menekankan, optimalisasi teknologi digital atau transformasi ekonomi dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Literasi dan kemampuan digital masyarakat harus ditingkatkan. Keamanan data harus tetap dijaga,” tegasnya.
Ketiga, transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kepala Negara menekankan bahwa untuk mendorong transisi tersebut diperlukan teknologi yang mampu mendorong produksi berbasis ekonomi hijau.
“Kita perlu menyediakan teknologi dan pendanaan. Melalui teknologi, mampu mendorong produksi berbasis ekonomi hijau,” ujarnya.
Presiden pun mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, tiga prioritas tersebut merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
“Saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif. Kerja sama tidak hanya antara pemerintah, not only G to G but also G to B, or even B to B,” ajaknya.
Kepala Negara menambahkan, Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia. Interaksi dengan pelaku ekonomi akan diintensifkan selama Presidensi G20 Indonesia ini.
“Saya sangat berharap para pelaku ekonomi, Anda semuanya, memiliki pemikiran, tawaran konkret yang dapat diajukan untuk menjadi bagian dari capaian konkret KTT G20,” ujarnya.
Selain penyelenggaraan KTT G20, imbuh Presiden, Indonesia juga akan menyelenggarakan pertemuan WEF Roundtable on Downstream Industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo.
“Sekali lagi, saya mengundang sektor swasta untuk mengidentifikasi kontribusi nyata yang dapat diberikan di tiga sektor prioritas; kesehatan, digital, dan transisi energi. Berbagai komitmen tersebut akan dimasukkan dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(FID/UN)