Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Peresmian Gedung IPDN Kampus NTB, Praya, Kab. Lombok Tengah, 20 April 2015
Assalamu alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirobbil’alamin
Yang saya hormati pimpinan DPD RI, Prof. Farrouk Muhammad
Yang saya hormati Gubernur, Bupati, dan seluruh pimpinan daerah yang hadir, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Rektor IPDN, seluruh praja IPDN yang pada sore hari ini hadir.<!–more–>
Rencananya memang, seperti yang tadi disampaikan pak Gubernur, saya ke Nusa Tenggara Barat ini berangkat dari Jakarta besok pagi-pagi subuh sampai kesini, siangnya kembali lagi ke Jakarta. Tapi tidak tahu doanya Pak Gubernur apa, karena beliau ini kan kyai besar, doanya makbul. Saya tidak tahu, kalau malam itu mimpi Pak Gubernur terus. Sehingga kemarin sore saya terbang ke NTB. Setelah sampai di airport, diberi paparan, “Pak, ini ada masalah-masalah di NTB yang perlu diselesaikan.”
Yang pertama ada pelabuhan internasional atau global hub di Lombok Utara, yang gagasan besarnya adalah agar kapal-kapal yang besar, yang kelas internasional, yang berlayar dari samudera satu ke samudera lainnya yang lewat disini, bisa berhenti di Lombok Utara. Proyek dan gagasan yang besar, sebuah mimpi yang besar dan memang masih memerlukan kajian-kajian yang detail. Karena kemarin kalau paparan ke saya, pasti saya kejar. Investasinya dari mana? Kapal yang mampir berapa? Pabrik, gudang, pelabuhan siapa yang bangun? Apakah dari APBN? Apakah dari investasi? Terus saya kejar. Terakhir pak Gubernur menyampaikan, “Pak, nanti bulan Mei saja detailnya.” Artinya, masih belum detail. Saya tunggu, Pak Gubernur.
Yang kedua, kawasan wisata di Mandalika. Dipaparkan kok mantap banget, bagus sekali. Detail, investasinya berapa, akan memberikan multiplier effect kepada masyarakat seperti apa, kemudian lahannya yang sebesar 1.035 ha sudah siap. Alhamdulillah investasinya, kebutuhan untuk infrastruktur dasar kira-kira Rp. 2,1 triliun, tahun ini sudah kita berikan kira-kira Rp. 250 miliar. Tahun depan, Insyaallah, akan kita selesaikan dengan Rp. 1,8 triliun. Dengan infrastruktur dasar itu, investasi akan masuk. Investasi masuk, kira-kira di dalam kawasan itu akan bisa menyerap kurang lebih 8 ribu karyawan yang bisa bekerja langsung. Yang tidak langsung itu bisa 8 sampai 10 kali lipat. Artinya investasi itu akan memberikan multiplier effect kemana-mana.
Oleh sebab itu, pagi tadi langsung saya sampaikan ke Pak Gubernur, setelah sepedaan tadi, jam setengah 7 masih ada waktu, kita ke Mandalika. Disana saya lihat, saya betul-betul takjub, ada 7 teluk di situ, keindahannya belum pernah saya lihat. Artinya ada sebuah potensi, kekuatan di NTB ini yang perlu diangkat. Ini yang akan kita kerjakan. Doa restu Bapak dan Ibu semuanya agar ini dapat kita selesaikan. Infrastruktur dasar paling tidak tahun depan, kemudian akan masuk investasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan ke Gubernur agar wisata ini adalah untuk wisata keluarga.
Kemudian yang kedua, masalah IPDN. Alhamdulillah sekarang di NTB sudah ada kampus IPDN yang representatif. Saya lihat keluasannya lebih dari cukup, bangunannya juga megah. Nanti mungkin awal pendidikan di Jatinangor setelah itu disini 2 tahun, setelah itu nanti terakhir di Jatinangor lagi. Tentunya kita membangun IPDN ini adalah menyiapkan abdi masyarakat yang mau melayani masyarakat. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya titip, ke depan yang mau kita bangun adalah suatu sistem pemerintahan yang baik. Sistem yang seperti apa? Sistem yang birokrasi itu mengikuti, sistem yang sederhana, sistem yang gampang dikontrol, sistem yang memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat sehingga ke depan semua akan di-e semua. Ini untuk praja. Baik yang namanya e-government, e-purchasing, e-catalogue, e-budgeting. Yang e e e ini anak muda sudah tahu. Semua di-e semua sehingga sistemnya adalah sebuah sistem yang sama di semua kabupaten, kota, provinsi, pemerintah pusat.
Semuanya sama. Controlling-nya mudah. Cash management-nya dicek juga gampang. Karena sistem IT itu sekarang sudah tidak bisa diundur-undur lagi. Semuanya harus sudah seperti itu. Uang masuk saya bisa lihat detik ini juga. Uang keluar pun di semua daerah bisa kita lihat detik ini juga. Sistem itu yang ingin kita bangun, sekarang baru kita persiapkan. Sehingga kecepatan dalam melayani masyarakat dalam segala hal, baik yang namanya urusan KTP, urusan perizinan, urusan-urusan yang berkaitan dengan di kekurahan, di kecamatan, di kabupaten/kota, provinsi semuanya memang harus kita percepat. Sudah bukan zamannya lagi kita tulis menulis, terlalu lama. Mengurus KTP berhari-hari, berminggu-minggu. Mengurus izin usaha sampai bertahun-tahun.
Bapak, Ibu, untuk informasi saja, sekarang hampir semua provinsi kekurangan listrik. Kita mau bangun, swasta mau bangun pembangkit tenaga listrik. Untuk mengurus izinnya saja, saya dengar di Jakarta butuh waktu 2 tahun. Saya ke Kalimantan, dibisiki lagi “Pak, kalau disini tidak 2 tahun.” “Berapa tahun?” “4 tahun.” Mengurus izin saja. Saya ke Sumatera Selatan, ketemu lagi, “Pak, bukan 4 tahun. Saya urus 6 tahun belum selesai.” Problem-problem seperti inilah yang harus diselesaikan nantinya oleh praja-praja muda kita ini. Saya berikan contoh, investasi di UEA, di Dubai, biar untuk bayangan nanti praja-praja kita. Saya sendiri mengalami. Saya mau investasi disana. Mau urus izin, saya bawa sendiri syarat-syaratnya. Saya datang ke kantor Kementerian disitu. Duduk, dicek syarat-syarat, komplit, “Bapak pergi ke gedung sebelah, ke gedung notariat.” Saya pergi ke gedung notariat. Disitu tadi kira-kira 15 menit. Masuk ke gedung notariat, disana saya dilayani lagi 20 menit, syarat-syarat dicek. Dari sana disampaikan lagi ke saya, ” Bapak kembali lagi ke meja yang tadi, di kantor Perekonomian.” Saya kembali lagi kesitu. Datang di meja yang sama, izin langsung selesai, tidak ada satu jam. Inilah yang namanya sistem. Ini sistem. Di UEA, bisa memberikan pelayanan itu.
Oleh sebab itu, itulah yang ke depan ingin kita bangun, sebuah tata kelola pemerintahan yang efektif, yang bersih, yang mampu bekerja efisien, responsif, dan tidak koruptif. Kita ingin hadirnya kelembagaan yang efektif dan efisien bisa meningkatkan pelayanan publik yang lancar dalam pengelolaan tugas-tugas yang strategis di berbagai bidang pemerintahan umum.
Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat saya nyatakan dibuka dengan resmi.
Terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
(Humas Setkab)