Mensesneg: Presiden Jokowi Tekankan Setiap Program Pemerintah Harus Bisa Dirasakan Masyarakat

Presiden Jokowi memeriksa hasil panen petani, pada sebuah acara blusukannya, di sebuah daerah, beberapa waktu lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri Kabinet Kerja dan jajaran pemerintahan agar dalam menyelenggarakan setiap kegiatan dan program pemerintah harus konkret, riil, nyata, dan dapat dirasakan oleh masyarakat, dan bukan hanya basa-basi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, penekanan Presiden Jokowi itu telah disampaikan pada beberapa kali sidang kabinet, termasuk yang terakhir pada saat membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/4) malam.

“Presiden menekankan agar dalam menyelenggarakan program harus selalu pro rakyat dan pro perubahan. Tujuan akhir yanghendak dicapai pemerintah adalah berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” kata Pratikno di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pagu indikatif tahun 2016, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi menekankan agenda-agenda prioritas, yaitu: a. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya; b. Membangun Indonesia dari pinggiran; c. Reformasi system harus dilakukan di seluruh K/L; dan d. Penegakan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Adapun terkait dengan pengembangan otonomi daerah, lanjut Mensesneg, Presiden Jokowi meminta agar belanja Kementerian/Lembaga (K/L) harus mulai digerakkan menuju ke daerah. Sebab, bila belanja di pusat lebih besar dibandingkan di daerah, fungsi otonomi daerah akan dipertanyakan.

Mensesneg Pratikono menambahkan, pada saat pertemuan dengan para gubernur, bupati dan walikota, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan mengalokasikan masing-masing daerah anggaran kurang lebih sebanyak Rp 100 miliar dengan mempertimbangkan angka kemiskinan, keluasan wilayah, dan jumlah penduduk.

Presiden Jokowi, kata Pratikno, menyoroti perbandingan antara belanja aparatur dan belanja pembangunan di daerah yang saat ini timpang dan tidak berimbang. “Dengan demikian, sedikit yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.

Terkait dengan program pemerintah, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi meminta agar program yang akan dirancang agar dipaparkan kembali secara cepat dihadapan anggota kabinet.

Adapun soal pembangunan techno park, Presiden Jokowi meminta agar diserahkan kepada BUMN agar ada keseimbangan. “Jangan dikerjakan oleh pemerintah daerah,” kata Pratikno menirukan pesan Presiden.

Mensesneg Pratikno juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi terkait dengan banyaknya badan-badan dan komisi-komisi yang dinilainya sudah tidak relevan lagi keberadannya.

“Presiden meminta badan-badan atau komisi-komisi itu ditutup saja, dan anggarannya agar digunakan bagi program yang dapat dirasakan rakyat,” pungkas Pratikno.

(*/ES)