Pengalihan Subsidi BBM, Presiden Jokowi Setuju Kepahitan Rakyat Tidak Boleh Lama

Presiden Jokowi dan para pekerja PTPN III melambaikan KIS, saat berkunjung ke PTPN III, Deli Serdang, Sumut, Sabtu (18/4) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, upaya pemerintah memperbaiki kesalahan masa lalu dengan mengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 300 triliun per tahun, membutuhkan perubahan pola pikir yang pada awalnya berat.

“Kita akan membuat keputusan yang sulit, memang pahit, ini pahit di depan tapi memang tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, rakyat juga jadi berpikir duitnya kemana?,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Kongres IV Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (18/4) malam.

Kepala Negara meyakini, kalau infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pengalihan subsidi BBM sudah jadi, rel kereta apinya jadi, tolnya jadi, pelabuhannya jadi, airport-nya jadi, pengalihan subsidi juga pertanian selesai, nanti akan rakyat juga akan merasakan betapa perubahan itu akan kelihatan.

“Nanti kalau barangnya nanti jadi, saya yakini kepercayaan kepada pemerintah akan jauh lebih dari hari ini. Saya yakini itu,” tegas Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, uang subsidi harga BBM sebesar Rp 300 triliun per tahun itu sangat besar sekali. “Bayangkan kalau lima tahun! Bayangkan kalau sepuluh tahun! Kalau sepuluh tahun sudah lebih dari Rp 3000 triliun, kalau dua puluh tahun berarti Rp 6000 triliun,” tukasnya.

Presiden mengemukakan, uang subsidi harga BBM selama 10 tahun itu kalau dipakai untuk bikin rel kereta api di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, jalan darat sudah sampai, karena bikin kereta api dari barat sampai ke timur hanya butuh Rp 360 triliun.

Kalau dibuat jalan tol, lanjut Jokowi, hampir semua pulau langsung bisa rampung karena jalan tol 1 km itu Rp 60 miliar. Karena itu, kalau Rp 3000 triliun itubisa mencapai beberapa puluh ribu kilo meter.

“Inilah kesalahan-kesalahan yang ingin kita ubah tapi membutuhkan perubahan pola pikir,” kata Jokowi seraya mengakui, bahwa perubahan itu  memang di awalnya berat.

Presiden Jokowi menyebutkan, bahwa uang subsidi BBM akan dialihkan juga untuk irigasi, untuk bibit, untuk pupuk, sehingga yang namanya kedaulatan pangan kita bisa terwujud. “Saya beri target pada Menteri Pertanian dulu 3 tahun untuk beras. Sekarang tidak jadi 3 tahun, tapi 2 tahun,” ujarnya.

Di daerah, dampai pengalihan subsidi BBM diyakini Presiden Jokowi akan kelihatan dalam jangka waktu 3-4 tahun, termasuk di Papua yang akanjadi fokus pemerintah.

“Kalau lintas itu jadi nanti kota dengan kota, pulau dengan pulau, provinsi dengan provinsi, semuanya bisa lancar, harga-harga pasti akan turun dan harga-harga pasti akan jatuh. Karena biaya untuk laut di Indonesia, kalau dibanding dengan negara-negara tetangga kita, 2,5-3 kali lipat. Sangat mahal sekali,” papar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini akhirnya adalah sebuah proses jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya, supaya kita betul-betul bisa berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan terbagi dalam perbedaan sesuai dengan karakter bangsa kita, bangsa Indonesia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, selain membuka Kongres IV PKPI, dalam kunjungan ke Sumatera Utara itu, Presiden Jokowi secara simbolis juga menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada pekerja dan masyarakat di sekitar PTPN III, Deli Serdang.

(Humas Setkab/ES)