Berbicara di PBB, Menlu RI Usung Paradigma Kolaborasi Atasi Tantangan Global
Menlu Retno LP Marsudi saat berbicara di Sidang Majelis Umum PBB ke-77, di New York, Amerika Serikat, Senin (26/09/2022) pagi waktu setempat. (Foto: Humas Kemlu)
Indonesia menyerukan perlunya tatanan dunia yang berdasarkan paradigma kolaborasi dalam menghadapi tantangan global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, saat berbicara di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77, di New York, Amerika Serikat, Senin (26/09/2022) pagi waktu setempat.
“Indonesia menawarkan tatanan dunia yang berbasis paradigma baru. Paradigma win-win, bukan zero-sum. Paradigma merangkul, bukan mempengaruhi (containment). Paradigma kolaborasi, bukan kompetisi. Ini adalah solusi tansformatif yang kita butuhkan,” ujar Retno, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri.
Retno mengungkapkan, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan di tengah pandemi yang berkepanjangan, ekonomi dunia yang masih kelam, perang yang bukan lagi sebuah kemungkinan tapi sebuah kenyataan, dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah menjadi norma untuk kepentingan sebagian.
“Krisis pun datang silih berganti, dari pangan, energi, hingga perubahan iklim. Seharusnya dunia bersatu untuk mengatasinya, namun sayangnya, dunia justru terbelah, sehingga menyulitkan kita berupaya mengatasi kondisi ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Retno pun memaparkan sejumlah alasan pentingnya paradigma baru ini. Pertama, untuk menyalakan kembali spirit perdamaian.
Retno memandang, kurangnya kepercayaan antarnegara (trust deficit) memicu kebencian dan ketakutan, sehingga dapat berujung pada konflik. Hal ini terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, trust deficit harus diubah menjadi kepercayaan strategis (strategic trust).
“Ini harus diawali dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Prinsip kedaulatan dan integritas wilayah tidak bisa ditawar. Prinsip-prinsip ini harus senantiasa ditegakkan. Penyelesaian masalah secara damai harus menjadi satu-satunya solusi untuk setiap konflik,” ujarnya.
Menlu menambahkan, paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan dalam mengatasi isu Palestina dan Afghanistan.
“Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaannya, sedangkan untuk Afghanistan Indonesia berkomitmen membantu memperjuangkan hak dan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan,” ujarnya.
Kedua, untuk membangkitkan tanggung jawab semua terhadap pemulihan global.
Retno menyampaikan, saat ini solidaritas global semakin menyurut, diskriminasi perdagangan dan monopoli rantai pasok global terjadi di mana-mana, serta tata kelola ekonomi global dimanfaatkan untuk kepentingan negara kuat.
“G20 tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia. Kita tidak boleh membiarkan pemulihan global tersandera oleh geopolitik,” tegasnya.
Retno menambahkan, paradigma baru juga dibutuhkan untuk mencapai Agenda Pembangunan 2030 dan memerangi perubahan iklim.
Ketiga, untuk memperkuat kemitraan regional.
Retno menilai, arsitektur regional tidak semestinya digunakan untuk mengurung dan mengalienasi negara tertentu. Arsitektur ini harus dapat mendukung upaya menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan justru membahayakannya.
“ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu di kedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai ketua tahun depan. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar ASEAN tetap penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia”, ujarnya.
Retno menegaskan, ASEAN juga harus menyikapi dengan serius situasi di Myanmar. Retno pun menyampaikan keprihatinan Indonesia atas kurangnya komitmen militer Myanmar dalam menerapkan Five-Point Consensus.
“ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar,” kata Retno.
Terakhir, Retno menegaskan bahwa paradigma kolaborasi harus menjadi spirit PBB.
Menlu menekankan bahwa pendekatan yang inklusif harus di kedepankan, di mana suara seluruh negara diperlakukan secara setara.
“Suara setiap negara, besar maupun kecil, harus didengarkan di forum PBB. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi PBB dan pembaharuan multilateralisme agar sesuai dengan tuntutan zaman,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Retno menyampaikan keyakinan bahwa paradigma baru ini akan membawa dunia menjadi lebih baik
“Saya percaya dengan bekerja bersama-sama dan mengadopsi paradigma baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan,” tutupnya. (UN)
