Luncurkan Pembangunan Pembangkit 35 Ribu MW, Presiden Jokowi Sebut Bukan Proyek Ambisius
Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM, Menteri BUMN, Dirut PLN, dan Gubernur DIY menekan tombol sirene tanda peluncuran pembangunan pembangkit 35 ribu MW, di Bantul, Yogyakarta, Senin (4/5)
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (4/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meluncurkan Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW, yang dipusatkan di Pantai Sambas, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DIY.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengakui, banyak yang menyangsikan kemampuan pemerintah membangun pembangkit 35 ribu MW dalam masa 5 (lima) tahun ke depan, mengingat selama 70 tahun Indonesia Merdeka, pemerintah baru mampu membangun 50 ribu MW.
Namun Presiden Jokowi menegaskan, program pembangkit 35 ribu MW ini bukan proyek yang ambisius, dan bukan target yang sangat tinggi. Ia optimistis proyek ini akan terealisasi dalam 5 (lima) tahun ke depan, karena banyak regulasi yang sudah diperbaiki agar bisa mempercepat proyek ini.
“Program ini detil dan di-back up regulasi yang disederhanakan meskipun belum selesai. Saya terus pantau kalau ada masalah saya selesaikan di lapangan,” ungkap Presiden Jokowi.
Apabila proyek pembangunan pembangkit 35 ribu MW ini sudah berjalan, Presiden Jokowi berjanji akan memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemantauan, sehingga apabila ada masalah akan langsung dapat ditangani.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi berpesan agar pembangunan pembangkit 35 ribu MW ini lebih banyak menggunakan komponen industri dalam negeri, seperti travo atau jaringan transmisi misalnya.
Jangan sampai barang-barang tersebut diimpor dari luar. Dengan menetapkan Lokal konten di atas 60-70%, maka industri dalam negeri akan berkembang, tutur Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, ia akan memberikan kesempatan kepada swasta terlebih dahulu untuk mewujudkan pembangunan pembangkit 35 ribu MW itu. Tetapi apabila swasta tidak ada yang mampu membangun, maka Presiden Jokowi akan memerintahkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun industri tersebut.
Peluncuran Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW itu ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) dan Letter of Intent (LoI) untuk Engineering, Procurement, Construction (EPC) serta Groundbreaking beberapa pembangkit.
Beberapa pembangkit yang dilakukan PPA, LoI, EPC dan Groundbreaking itu adalah: 1. PLTB Sambas (Yogyakarta) dengan kapasitas 50 MW; 2. PLTU Kendari (Sultra) dengan kapasitas 2X50 MW; 3. PLTU Janeponto Ekspansi (Sulsel) dengan kapasitas 3X125 MW; 4. PLTA Malea (Sulsel) dengan kapasitas 2X45MW; 5. PLTU Grati (Jatim) 450 MW; 6. PLTU Takalar (Sulsel) dengan kapasitas 2X100 MW; 7. PLTA Jatigede (Jawa Barat) dengan kapasitas 2X55 MW; dan 8. PLTU Pangkalan Susu unit 3 dan unit 4 (Sumut) dengan kapasitas 2X220 MW.
Tampak hadir dalam acara itu antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendikbud Anies Baswedan, Mensos Khofifah Indar Parawansah, Dirut Perum PLN Sofyan Basyir, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
(GMD/Humas Setkab/ES)
