Indonesia Fokus Dorong Implementasi Lima Poin Kesepakatan untuk Bantu Myanmar
Presiden Jokowi bersama para duta besar (dubes) dan perwakilan tetap negara sahabat, Minggu (29/01/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Indonesia akan terus fokus untuk mendorong implementasi Lima Poin Kesepakatan para pemimpin ASEAN atau Five Point Consensus dalam membantu penyelesaian isu Myanmar. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangannya kepada awak media di Gedung Sarinah, Jakarta, usai menghadiri acara kick-off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (29/01/2023).
“Ya kita konsisten agar Five Point Consensus itu betul-betul bisa diiplementasikan, bisa dijalankan, konsisten ke sana,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyebut bahwa isu Myanmar akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan pertama para menlu ASEAN di Jakarta awal Februari mendatang. Lima Poin Kesepakatan akan menjadi platform dan mekanisme utama ASEAN dalam membantu Myanmar.
“Jadi kita ingin implementasi Five Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Ini kan negara berdaulat,” jelas Retno.
Lebih lanjut, Menlu menyebut bahwa Indonesia selalu menyampaikan pesan kepada junta militer Myanmar bahwa implementasi Lima Poin Kesepakatan adalah satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan.
“Kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan Five Point of Consensus,” imbuh Retno.
Menlu juga menjelaskan bahwa prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 adalah mempercepat pembangunan komunitas ASEAN demi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju. Untuk itu, Indonesia tidak ingin isu Myanmar menyandera semua proses tersebut yang sedang berjalan di ASEAN.
“Tentunya kewajiban kita adalah membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus,” tandas Retno. (FID/BPMI SETPRES/UN)
