Presiden Pimpin Ratas Evaluasi Paruh Waktu RPJMN dan Penyusunan Awal RPJPN
Presiden Jokowi memimpin Ratas mengenai Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024 serta Penyusunan Rancangan Awal RPJPN 2025–2045, di Istana Merdeka, Selasa (28/03/2023). (Foto: Humas Setkab/Jay)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Ratas tersebut digelar di Istana Merdeka, Selasa (28/03/2023).
Dalam keterangan pers usai Ratas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa saat Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Selama kurun waktu 20 tahun rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 4,01 persen dan baru berada di atas 5 persen pada tahun 2022 lalu.
“Kami menyampaikan dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6 persen agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap, karena kita sudah 30 tahun di middle income trap,” ujar Suharso.
Dari evaluasi, ujar Kepala Bappenas, diidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, mulai dari rendahnya produktivitas faktor total hingga ketimpangan per kapita antarprovinsi. Suharso menilai, Indonesia harus memanfaatkan momentum demografi untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) per kapita secara cepat.
“Bonus demografi itu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh setiap negara bangsa untuk melepaskan diri dari GNI per kapitanya yang rendah. Contoh, Korea Selatan dari 3.530 (dolar AS per kapita), ketika mereka memulai dengan bonus demografinya dan sekarang tersisa lima tahun bonus demografinya, tapi mereka sudah sampai dengan 35 ribu dolar AS per kapita,” ujarnya.
Terkait RPJPN 2025-2045, Suharso menyampaikan bahwa Indonesia harus melakukan tranformasi untuk mendorong pembangunan yang lebih baik dan mencapai visi Indonesia Emas 2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
“Kami telah menyampaikan kerangka pikirnya, kami telah menyampaikan kisi-kisi yang dibahas, yang akan nanti menjadi naskah akademik di dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” ujarnya.
RPJPN ini, lanjut Suharso, akan menjadi panduan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kita juga telah melakukan reviu terhadap capaian pembangunan selama dua dekade sebelumnya. Kita juga memperhitungkan megatren global dan apa yang kita miliki sebagai modal dasar pembangunan, dan tentu tantangan-tantangan yang harus kita jawab ke depan dengan paradigma baru, terobosan baru, imperatif dan kohesif,” imbuhnya.
Di dalam ratas, ujar Suharso, Presiden mengingatkan jajarannya untuk memilih strategi besar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“RPJP itu sendiri adalah strategic direction yang menjadi pedoman untuk semua stakeholder tetapi memang diperlukan sebuah strategi besar yang kita akan pilih dalam rangka melakukan itu. Nah yang ditawarkan oleh Bappenas adalah transformasi sosial ekonomi dan tata kelola,” tandasnya. (FID/UN)
