Peninjauan Light Rail Transit (LRT) di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 10 Agustus 2023
Keterangan Pers Presiden Joko Widodo usai Peninjauan Light Rail Transit (LRT) di Stasiun LRT Dukuh Atas, 10 Agustus 2023
Wartawan
Jadi bagaimana, Pak, setelah menjajal lagi LRT?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, pagi hari ini, saya bersama-sama dengan para artis. Ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Shara, ada Desta, ada Nirina, ada Indy, Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Prisia, ada Pak Lukman, ada Chelsea, hafal.
Wartawan
Pak, Cak Lontong enggak disebut?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kalau Cak Lontong tidak usah disebutkan.
Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi, LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini, tadi saya cek di beberapa stasiun, sudah pas. Nanti, cek sekali lagi, bagus, akhir bulan insyaallah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting, diutamakan keamanan dan keselamatan.
Wartawan
Tanggal persisnya berapa, Pak? Akan diresmikan kapan, Pak, tanggalnya?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kemungkinan, insyaallah 26 Agustus.
Wartawan
Sertifikasi dan izin lapangannya,seperti apa, Pak? Kan sekarang belum keluar sertifikasi keamanan.
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya itu urusan teknis lah, urusannya LRT.
Wartawan
Apakah juga akan diresmikan bersama kereta cepat?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Enggak, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan, semakin baik. Karena kita tahu, tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi, perpindahan dari moda transportasi, dari mobil pribadi ke moda transportasi massal, itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi, karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, ya, itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara, karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat.
Wartawan
Optimis akan bisa menarik masyarakat untuk menggunakan LRT?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi. Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal.
Wartawan
Subsidinya sudah dihitung belum, Pak, jadinya berapa?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Yang jelas ada. Itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Masak Presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu.
Wartawan
Izin isu lain boleh, Pak? Soal gugatan Freeport ke Indonesia, Pak, itu kan sekarang lagi direncanakan itu, Pak. Kira-kira bakal ada langkah selanjutnya enggak, Pak, dari pemerintah?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, enggak apa-apa, yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, setop, kemudian yang masuk ke tembaga, ke copper. Nanti masuk lagi ke bauksit, dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internal apapun, saya kira tidak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi, atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri.
Wartawan
Pak, tapi terkait strategi hilirisasi ini dikritik oleh Pak Faisal Basri kurang jitu, karena lebih menguntungkan negara lain. Itu bagaimana, Pak?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Gimana, ya hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh ya, saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi 510 triliun.
Bayangkan saja, kita, negara itu hanya mengambil pajak. Mengambil pajak dari 17 triliun, sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja. Dari 17 triliun sama yang 510 triliun, gede mana?
Wartawan
Tapi, Pak, kontribusi pada PDB-nya terus menurun dari industrialisasi, makanya orang-orang menyebut ini deindustrialisasi. Kalau menurut Bapak, bagaimana?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka itu. Bagaimana, sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede, dong. Logikanya bagaimana?
Wartawan
Pak, soal putusan Sambo?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati.
Wartawan
Pak, kata Pak Ahmad Muzani, Pak Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB?
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya. Terima kasih.