Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Cilacap
Pendidikan berandil besar dalam memajukan suatu bangsa. Semakin banyak warga yang menikmati pendidikan, tentu semakin banyak pula kemajuan yang bisa dicapai. Untuk menyukseskan pendidikan demi mempercepat kemajuan bangsa, pemerintah menetapkan pengembangan pendidikan sebagai program prioritas. Perhatian pemerintah yang besar pada dunia pendidikan itu salah satunya diwujudkan melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD dan SMP yang berdampak adanya pelaksanaan sekolah gratis. BOS SD dan SMP secara serentak dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005. BOS kemudian diperluas untuk tingkat SMA yang dilaksanakan mulai tahun ajaran 2013-2014. BOS untuk SD sebesar Rp 580 ribu/siswa/tahun, BOS untuk SMP sebesar Rp 710 ribu/siswa/tahun, dan BOS untuk SMA sebesar Rp 1 juta/tahun/siswa.
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, salah satu daerah yang melaksanakan BOS untuk SD SMA. Tahun ajaran 2013 2014 anggaran BOS sebesar Rp 168,869 miliar yang terdiri dari Rp 100,842 miliar untuk 173.867 siswa SD, Rp 51,723 miliar untuk 72.850 siswa SMP, dan Rp 16,303 miliar untuk 16.303 siswa SMA.
Pelaksanaan BOS mendapat dukungan dari anggaran pendidikan yang besar yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap. Tahun 2014 anggaran pendidikan sebesar Rp 956,698 miliar atau 44,53% dari APBD. Anggaran pendidikan dipergunakan untuk belanja gaji Rp 866,715 miliar, belanja modal Dinas Pendidikan Rp 83,160 miliar, dan belanja barang untuk sekolah Rp 6,822 miliar.
Sarana pendidikan yang terdapat di Cilacap adalah 1.029 SD yang terdiri dari 6.304 ruang kelas, 213 SMP yang terdiri dari 3.014 ruang kelas, dan 69 SMA yang terdiri 1.035 ruang kelas. Sedangkan tenaga pengajar terdiri dari 11.436 guru SD, 3.693 guru SMP, dan 2.563 guru SMA/SMK. Jumlah guru yang mendapat tunjangan sertifikasi sebanyak 7.849 orang yang terdiri dari 6.164 guru PNS dan 1.685 guru non PNS.
Pada periode 2012 2014 pemerintah melakukan perbaikan 725 ruang kelas di 350 sekolah dengan total anggaran Rp 70,484 miliar. Semula kondisi ruang kelas reyot dan atapnya bocor, sehingga mengganggu kegiatan belajar. Setelah dilakukan perbaikan kegiatan belajar menjadi nyaman, dan para siswa dapat lebih bersemangat belajar.
Sementara itu berkaitan dengan Kurikulum 2013, jumlah sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 adalah 12 SD, 6 SMP, 17 SMA/SMK. Jumlah buku teks Kurikulum 2013 yang diterima SD sebanyak 8.246 eksemplar, jumlah buku yang diterima SMP 4.741 eksemplar, dan jumlah buku yang diterima SMA/SMK sebanyak 20.112 eksemplar. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 adalah 212 guru SD, 225 guru SMP, dan 90 guru SMA/SMK. Dalam kurikulum pendidikan sebelumnya, siswa bersifat pasif dan guru paling aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dalam Kurikulum 2013 anak didik yang justru dituntut lebih aktif.
Pelaksanaan sekolah gratis melalui BOS dan perbaikan berbagai sarana pendidikan berdampak positif terhadap angka putus sekolah di Cilacap. Tahun 2004 sebelum dilaksanakan sekolah gratis angka putus sekolah tingkat SD 5% dan turun menjadi 0,10% pada tahun 2013. Tahun 2004 angka putus sekolah tingkat SMP 6% dan turun menjadi 0,28% tahun 2013. Tahun 2004 angka putus sekolah tingkat SMA 7% dan turun menjadi 0,41%. Anak-anak yang putus sekolah itu karena mereka malas belajar dan lebih cenderung mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Sementara itu angka kelulusan SD meningkat dari 97,01% tahun 2009 menjadi 99,98% pada tahun 2013. Tahun 2009 angka kelulusan SMP 91,06 % dan meningkat menjadi 99,87% pada tahun 2013. Tahun 2009 angka kelulusan SMA 97,61% dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2013.
Untuk meningkatkan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan terobosan besar dalam dunia pendidikan dengan menyelenggarakan program leader class(kelas unggulan) pada tahun ajaran 2012-2013. Terdapat dua sekolah yang menjadi proyek percontohan untuk program leader class, yakni SMPN 1 Cilacap dan SMAN 1 Cilacap. Dalam program leader class dipilih 30 lulusan SD dan 30 lulusan SMP terbaik di masing-masing kecamatan. Setelah terpilih para lulusan SD dan SMP terbaik itu ditempatkan di kelas khusus siswa unggulan, yakni 1 ruang kelas di SMP berisi 30 siswa, dan 1 ruang kelas di SMA berisi 30 siswa. Dalam program leader class materi pelajaran mengacu pada Kurikulum 2013 seperti yang diterima siswa-siswa lainnya, dan ada tambahan materi kepemimpinan karena peserta program leader class memang dipersiapkan menjadi pemimpin yang mumpuni.
Pada tahun ajaran 2012-2013 dialokasikan anggaran Rp 2,314 miliar untuk program leader classyang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap. Tahun ajaran 2013-2014 anggaran program leader class juga sama yakni Rp 2,314 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk peningkatan mutu. Mulai tahun ajaran 2013-2014 dalam program leader class Pemkab Cilacap memberikan uang Rp 1 juta/siswa/tahun untuk biaya kos dan biaya makan.
Sementara itu untuk mengetahui pelaksanaan program leader class dilakukan kunjungan ke SMPN 1 Cilacap dan SMAN 1 Cilacap. Dalam pengamatan di lapangan para peserta programleader class tampil lebih percaya diri dibandingkan siswa-siswa lain yang bukan peserta programleader class. Nilai rata-rata para peserta program leader class di atas 9. Salah seorang peserta program leader class adalah Siraj Farrasi, siswa kelas 7A SMPN 1 Cilacap. Ia berasal dari Desa Maos, Kecamatan Maos. Sejak kelas 1 hingga 6 SD ia selalu menjadi juara kelas dengan nilai rata-rata 9,5. Bahkan ia lulusan SD terbaik se-Kecamatan Maos, dan karena prestasinya tersebut dia terpilih sebagai peserta program leader class.
anak desa, dan baru kali ini tinggal di kota. Saya senang terpilih menjadi peserta program leader class, dan saya semakin rajin belajar. Di leader class saya mendapat banyak ilmu yang bermanfaat, antara ilmu kepemimpinan. Saya bercita-cita menjadi presiden dan bertekad memberantas korupsi, kata Siraj dengan penuh semangat.
Anak petani ini mendapat uang Rp 1 juta untuk biaya hidup. Dari uang Rp 1 juta tersebut ia pergunakan untuk biaya kos Rp 350 ribu/bulan. Ia kos dekat sekolah, sehingga ke sekolah cukup berjalan kaki.
Secara nasional penerapan sekolah gratis bisa terlaksana setelah pemerintah menerapkan pembebasan biaya sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2005. Dana BOS terus ditingkatkan dari Rp 5,14 triliun pada tahun 2005, Rp 10,28 triliun (2006), Rp 9,84 triliun (2007), Rp 10,01 triliun (2008), Rp 16,4 triliun (2009), Rp 16,6 triliun (2010), Rp 19,86 triliun (2011), Rp 27,67 triliun (2012), dan Rp 27,48 triliun (2013). Dengan demikian sejak 2005 2013 dana BOS yang dikucurkan untuk membebaskan biaya operasional pendidikan mencapai Rp 243,28 triliun.
Dalam rangka membantu keluarga miskin, pemerintah menyediakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk jenjang SD SMA, dan sejak tahun 2009 memberikan Beasiswa Bidik Misi untuk mahasiswa. Jumlah siswa penerima BSM tahun 2013 tercatat 16 juta siswa dengan anggaran Rp 6 triliun. Sementara jumlah penerima beasiswa Bidik Misi tahun 2009 2013 tercatat 91.412 mahasiswa dengan alokasi anggaran Rp 914,12 miliar. Adanya BSM dan beasiswa tersebut diharapkan semakin memudahkan siswa dari keluarga miskin untuk terus mengenyam pendidikan sehingga diharapkan akan memotong mata rantai kemiskinan.
Penerapan pendidikan murah, mudah dan terjangkau juga semakin sukses sejalan dengan penerapan BOS Daerah baik yang bersumber dari APBD kabupaten/kota maupun APBD provinsi.
Sejalan dengan penerapan pendidikan mudah, murah dan terjangkau, pemerintah juga terus membangun dan memfasilitasi pembangunan sekolah baru serta perbaikan ruang kelas yang rusak. Perkembangan sarana sekolah untuk jenjang SD-SMA menunjukkan peningkatan signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Pada periode 2004 2013 terdapat pembangunan gedung SD/sederajat sebanyak 24.030 unit, gedung SMP/sederajat 27.656 unit dan gedung SMA/sederajat 15.221 unit serta perguruan tinggi sebanyak 1.387 unit. Dengan pembangunan gedung sekolah baru, maka jumlah gedung SD meningkat tajam dari 145.867 unit pada tahun 2004 menjadi 169.897 unit pada tahun 2013. Begitu juga jumlah gedung SMP/sederajat meningkat dari 21.256 unit pada tahun 2004 menjadi 48.912 unit pada tahun 2013 atau meningkat 100% lebih. Jumlah gedung SMA/sederajat juga meningkat dari 13.353 unit pada tahun 2004 menjadi 28.574 unit pada tahun 2013 atau meningkat dua kali lipat lebih alias 100% lebih. Jumlah perguruan tinggi juga melonjak dari 2.428 unit pada tahun 2004 menjadi 3.815 unit pada tahun 2013 atau meningkat 57,12%. (Fajar Ilham & Arif Rahman Hakim)
