Dialog Di Batam, Presiden Jokowi Tanggapi Positif Keluhan Pengusaha Galangan Kapal
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana meninjau galangan kapal PT Anggrek Hitam Ship, di Batam, Kepri, Minggu (21/6)
Dalam rangkaian kunjungannya ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (21/6), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meninjau workshop dan galangan kapal PT Anggrek Hitam Ship Repair, yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan Kabil, Kecamatam Nongsa. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Holotan Pte Ltd Singapura.
Galangan kapal Anggrek Hitam yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektare (ha), memiliki spesifikasi untuk membuat floating cranes, accommodation barges, work barges, tug boats, self propelled barges, dan supply vessels. Saat ini, PT Anggrek Hitam tengah mengerjakan kapal milik PT Pertamina (Persero) yang berkapasitas 17.500 LTDW
Kewajiban Rupiah
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga berdialog dengan pengusaha galangan kapal di Batam. Mereka menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang pembayaran dalam mata uang rupiah mulai 1 Juli 2015, kebiasaan BUMN membeli pipa di luar negeri, izin pelayanan, dan otoritas Dewan Kawasan Industri.
Preside?n Jokowi menanggapi positif keluhan para pengusaha yang mengaku terus menurun produktivitasnya. “Saya minta list, kemampuan industri galangan kapal kita berapa. Jenis kapalnya apa saja,” pintanya.
Presiden mengaku takjub dengan kemampuan industri galangan kapal nasional, yang jumlahnya mencapai 250 perusahaan, dan khusus di Batam ada 106 perusahaan.
“Baru terbuka mata saya bahwa industri galangan kapal Indonesia mampu bangun sendiri. Hampir semua jenis kapal kita mampu bangun, apakah kapal cargo, kapal penumpang, kapal tanker, hingga kapal roro kita bisa,” papar Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dan Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani. (*/WID/ES)
