Efisien Dan Murah, Presiden Jokowi Minta Kota-Kota Besar Prioritaskan Pembangunan Kereta Api

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pejabat terkait, agar dalam merencanakan untuk membangun moda transportasi  tidak terlambat dalam pembangunan, sehingga selain mahal juga menyulitkan dalam pembangunannya.

Presiden menunjuk contoh rencana pembangunan Mass Rapid Transport (MRT) di Jakarta, yang sudah direncanakan sejak 26 tahun lalu, tetapi karena terlambat diputuskan sehingga saat pembangunan sekarang selain sulit dilakukan karena kota sangat padat, juga menjadi mahal karena harga pembebasan lahan.

“Sekarang ini saya kira pemerintah Provinsi DKI juga sangat merasakan betapa mahalnya untuk pembelian atau pembebasan lahan. Oleh sebab itu, di kota-kota besar, baik antar kota, kereta api merupakan moda tranportasi yang efisien yang ada, yang murah, karena itu harus diprioritaskan pembangunannya,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7).

Terkait dengan pembangunan LRT (Light Rail Transport) di Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa pemerintah sudah merancang dengan pemerintah provinsi agar pembangunan LRT di Jakarta maupun Jakarta dan hinterlandnya harus segera dimulai. juga pembangunan High Speed Train dari kota ke kota antar kota pada tahun ini juga diharapkan segera juga dimulai.

Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa secara organisasi di Jabodetabek seperti juga di negara-negara lain sangat diperlukan yang namanya Lines Tranportations Autority. Untuk itu, Presiden menyarankan perlunya organisasi itu dibentuk segera di Jabodetabek.

“Harus segera dibentuk sehingga otoritas yang berwenang yang berkuasa disitu jelas, sehingga keputusan-keputusan itu tidak harus setiap saat kita Rapat Terbatas yang seperti ini, tetapi bisa diputuskan di dalam organisasi Jabodetabek Lines  Transportations Autority itu,” tutur Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala BKPM Frank Sibarani, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Dirut PT Adi Karya, dan Dirut PT Jakarta Propertindo. (HH/DID/RAH/ES)