Anggaran Kemendagri 2014: Administrasi Kependudukan Rp 442 Miliar, Pendidikan Rp 492 Miliar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperoleh alokasi anggaran Rp 14,901 triliun dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Kementerian Negara/Lembaga dan Non K/L Tahun Anggaran 2014.

Dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 November 2013 disebutkan, anggaran sebesar Rp 14,901 triliun itu terdiri atas rupiah murni sebesar Rp 12,968 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 28,238 miliar, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp 1,407 triliun, dan Hutang Luar Negeri (HLN) Rp 409,006 miliar.

Adapun program yang akan dilaksanakan Kemendagri pada 2014 di antaranya dari unit Sekretariat Jendral terdapat program Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum dengan anggaran Ro 7,605 miliar; Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi Rp 7,988 miliar; dan Pendidikan Kedinasan Rp 492,140 miliar (di antaranya penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan di daerah Rp 138,569 miliar).

Dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) terdapat program Bina Ideologi Wawasan dan Kebangsaan dengan anggaran Rp 26,900 miliar; Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Rp 33 miliar; Pembinaan Pengembagan Ketahanan Ekonomi Rp 12 miliar; dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan anggaran Rp 33,686 miliar.

Ditjen Pemerintahan Umum menyiapkan anggaran Rp 61,013 miliar untuk Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Rp 40,098 miliar; dan Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp  80,686 miliar.

Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyiapkan anggaran Rp 100,432 miliar untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan rincian sebanyak Rp 50,432 miliar untuk Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan Rp 50 miliar untuk Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Ditjen Bina Pengembangan Daerah Kemendagri menyiapkan anggaran Rp 205,651 miliar untuk Program Bina Pembangunan  Daerah, yang terdiri atas Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu dengan anggaran Rp 94,592 miliar, dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar Rp 111,069 miliar.

Adapun untuk Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi disiapkan anggaran Rp 42 miliar; Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 40 miliar; Fasilirasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah Rp 99,857 miliar; dan Fasilitasi Penataan Perkotaan Rp 40 miliar.

Ditjen Otonomi Daerah menyiapkan anggaran Rp 15,992 miliar untuk Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II; Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga Rp 5,696 miliar; dan Penataan Daerah Otonomi dan Hubungan Antar Lembaga Rp 12,667 miliar.

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyiapkan anggaran Rp 459,325 miliar untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Rp 383,946 miliar; Pengelolaan Informasi Kependudukan Rp 39,165 miliar; Pembinaan Informasi Pencatatan Sipil Rp 10,487 miliar; Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk Rp 10,227 miliar; Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan Rp 7,113 miliar; dan Penyerasan Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan Rp 8,384 miliar.

Adapun Ditjen Keuangan Daerah menyiapkan anggaran Rp 35,241 miliar untuk Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah; Pembinaan Anggaran Daerah Rp 9,870 miliar; Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Rp 10,849 miliar; dan Pembinaan dan Faslitas Dana Perimbangan Rp 8,154 miliar. (ES)