Tidak Harus ‘Yesman’, Presiden Jokowi Minta Perbedaan Pendapat Diselesaikan Di Ruang Rapat

Seskab Pramono Anung

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Rabu (19/8) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja, agar apabila ada perbedaan, setajam apapun perbedaan itu diselesaikan dalam ruang rapat, tidak di dalam untuk konsumsi publik.

“Walaupun saya tahu teman-teman media pasti berkeinginan dibuka di ruang publik, tetapi itu yang menjadi arahan Presiden maupun Wakil Presiden,” kata Pramono Anung kepada wartawan di lobi Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (20/8).

Seskab juga menjelaskan, bahwa  kemarin secara khusus Presiden Jokowi sudah memanggil Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan kemudian menganggap persoalan yang dikemukakan Rizal Ramli sudah selesai.

“Ya kemarin di sidang kabinet kan sudah bertemu. Presiden mengatakan sudah tidak ada apa-apa, fine-fine aja,” terang Pramono.

Menurut Seskab, bukan berarti para pejabat negagara tidak boleh berbeda pendapat. Ia menegaskan, dalam membangun kita harus ada pandangan yang terbuka, pandangan yang berbeda, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak semuanya harus menjadi yesman.

“Tetapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi konsumsi publik, yang akhirnya menjadi persepsi publik bahwa ada kegaduhan, ada perbedaan pendapat. Padahal ngga seperti itu,” tutur Pramono.

Terkait dengan permintaan Rizal Ramil untuk melakukan debat terbuka, Seskab Pramono Anung menegaskan, masalahnya sudah selesai, tidak ada debat publik, dan tidak perlu diperdebatkan.

Kebutuhan

Dalam kesempatan itu Seskab Pramono Anung juga menjelaskan, bahwa masalah target pembangunan powerplant 35 ribu Mega Watt (MW) yang dipersoalkan oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli itu bukan  target tetapi itu adalah kebutuhan bangsa kita sampai dengan tahun ini.

Bahkan sekarang ini, lanjut Seskab, yang antre untuk meminta ijin powerplant itu sudah lebih dari 50 ribu MW, sehingga yang ingin didorong oleh Presiden bukan ributnya tetapi bagaimana mewujudkan dua hal yang menjadi handicap.

Kedua handicap itu, sebut Seskab, yang pertama adalah pembebasan tanah, yang kedua adalah perijinan. “Ini harus bisa diatasi dengan segera oleh Menko Maritim, kemarin ditugasilah kepada Menko Maritim ,” terang Seskab. (UN/GUN/ES)