Meski Kondisi Ekonomi Lebih Baik, Presiden Jokowi Ingatkan Perlunya Deregulasi Besar-besaran
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)
Meskipun kondisi ekonomi kita saat ini kalau dibandingkan dengan tahun 1998 maupun 2008 jauh lebih baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran pemerintahan harus hati-hati, dan waspada.
Apapun seperti yang saya sampaikan pada rapat kabinet yang lalu, diperlukan deregulasi besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru yang betul-betul memberikan iklim yang baik pada ekonomi kita dalam waktu yang secepat-cepatnya, kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9).
Menurut Presiden Jokowi, kita berkejaran dengan waktu meskipun data yang ada seperti rasio kecukupan modal, capital equity ratio perbankan Indonesia saat ini masih di atas 20%. Bahkan jika dibandingkan dengan negara yang lain, Indonesia juga termasuk yang paling baik di Asia.
Kemudian juga cadangan devisa, cadangan devisa kita sampai hari ini masih 107 miliar dollar AS, ini mencukupi untuk 7,5 bulan impor kita, ujar Presiden Jokowi.
Adapun rasio utang luar negeri Indonesia sebesar 34%, menurut Presiden Jokowi, juga masih sangat jauh dari rasio yang ada di tahun 1998 yaitu diatas 120%.
Namun kondisi-kondisi seperti itu, tutur Presiden, jangan justru membuat kita tidak hati-hati. Kita harus hati-hati, harus jaga-jaga, kita harus waspada dan semua jurus harus dikeluarkan, tegas Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta agar pada minggu ini dilakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha.
Saya mendengar kemarin sudah dikumpulkan, kira-kira terkumpul hampir 100-110 lebih regulasi kita yang tidak memberikan iklim usaha yang baik, papar Jokowi.
Presiden berharap, dalam minggu ini mungkin bisa pertemuan sehari penuh atau dua hari penuh tidak pulang di Bogor, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga mana yang tidak langsung potong, mana yang masih diproses juga perlu diproses, mana yang masih perlu kajian, ya kajian, tetapi ini harus segera keluar, tuturnya.
Kalau tidak, lanjut Presiden Jokowi, pergerakan dunia usaha akan sulit untuk mengeluarkan modalnya dalam rangka investasi dan juga arus modal, arus uang dari luar ke dalam juga akan terhambat.
Saya ingin juga agar secepatnya revisi UU yang menghambat apapun baik dalam pengadaan barang dan jasa, baik yang berkaitan dengan iklim usaha itu segera direvisi. Saya harapkan UU yang baru agak direm tapi revisi-revisi yang diperlukan itu agar dimajukan, pinta Presiden seraya menyebutkan, kajian-kajian ini agar segera dilakukan.
Presiden berharap bulan ini kita sudah tahu mana yang diajukan ke Dewan (DPR) untuk direvisi, dan mana yang harus dipercepat seperti UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Itu sangat diperlukan untuk payung, tegas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, dan para menteri Kabinet Kerja. (RAH/SLN/ES)
