Rekomendasi Sudah Diserahkan, Presiden Jokowi Akan Umumkan Langsung Investor Kereta Cepat
Menko Perekonomian Darmin Nasution
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution telah menyerahkan rekomendasi dari para menteri terkait terhadap hasil kajian konsultan independen yaitu Boston Consulting Group (BCG) mengenai proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selanjutnya, kata Darmin, Presiden Jokowi akan mengumumkan sendiri secara langsung investor yang ditunjuk melaksanakan proyek kereta cepat itu.
Kita sudah rekomendasikan memang sudah kita rumuskan tadi malam. Tadi sudah kita laporkan kemudian Presiden menyampaikan bahwa dirinya yang akan mengumumkan,” kata Darmin kepada wartawan seusai bersama sejumlah menteri dipanggil Presiden Jokowi ke kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/9) sore.
Menurut Darmin, salah satu prinsip dasar yang akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam memilih investor kereta cepat tersebut adalah pembiayaan proyek tidak boleh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung maupun tidak langsung.
Namun demikian, lanjut Darmin, pemerintah memberikan izin apabila konsorsium yang terpilih untuk pembangunan proyek tersebut, mencari sumber pembiayaan lain yang tidak bergantung pada APBN, misalnya dari penerbitan obligasi.
“Kalau dia punya modal atau menerbitkan obligasi, boleh. Tapi jangan diberi penyertaan modal (yang dananya berasal dari APBN), itu namanya (pemberian dari APBN) tidak langsung,” kata Darmin.
Adapun 4 (empat) faktor penilaian yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan investor kereta cepat, menurut Darmin, antara lain komitmen dan risiko yang ditanggung pemerintah, teknologi, dampak sosioekonomi dan rencana proyek.
RRT Dan Jepang
Sebagaimana diberitakan sebelumnya ada 2 (dua) investor yang sangat berminat dalam mewujudkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu, yaitu Tiongkok (RRT) dan Jepang.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menolak menyebutkan hasil keputusan yang telah diambil terkait proyek kereta cepat yang diincar dua calon investor itu. “Beliau (Presiden) yang akan umumkan. Kalau saya bilang berarti nanti saya melampaui Presiden,” ujarnya.
Terkait impact terhadap sosio-ekonomi dari proyek tersebut Darmin mengatakan, kalau dilihat pembagian bebannya, kalau dilihat dampak terhadap aspek-aspek ekonomi yang lain, kalau dilihat lokal konten, memang antara dua itu sebenarnya cenderung China (Tiongkok).
Tetapi, ia menambahkan, jika dilihat dari track record dan perkembangan teknologi, risiko, dan angka kecelakaan yang nol persen maka Jepang dinilai lebih unggul.
Sementara dari aspek pembiayaan, tegas Darmin, apapun nanti hasil keputusan yang akan diumumkan Presiden selalu didasari oleh satu hal yakni tidak akan ada beban bagi APBN termasuk garansi.
Sementara soal aspek keamanan, Darmin menilai kedua calon investor belum cukup rinci dalam menjelaskan beberapa hal termasuk soal perawatan, namun bukan berarti keduanya tidak memenuhi aspek dan standar keamanan. (*/ANT/ES)
