Presiden Jokowi Minta Daerah Anggarkan Penanganan Kebakaran Hutan Tahun Depan
Presiden Jokowi memberikan arahan pada rapat dengan Gubernur, Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10)
Dalam rapat kerja pemerintah yang dihadiri oleh para Gubernur, Bupati/Walikota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para kepala daerah yang daerahnya rentan terkena kebakaran hutan dan lahan serta bencana kabut asap, agar pada musim panas berikutnya segera menetapkan keadaan siaga darurat.
Sehingga pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu bisa bergerak cepat. Karena tanpa itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah, karena apapun ini sudah otonomi, kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat kerja pemerintah (RKP) dengan para Gubernur, Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).
Sebelumnya Presiden Jokowi juga meminta agar daerah-daerah, wilayah-wilayah yang mempunyai hutan yang mempunyai potensi untuk kebakaran agar tahun depan menganggarkan untuk penanganan itu, terutama untuk pencegahan.
Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi maupun kota/kabupaten tidak ada anggaran untuk itu, untuk penanganan asap. Baik pencegahannya, pencegahan artinya misalnya pembuatan kanal bersekat, pembuatan embung di dekat-dekat area hutan itu sehingga hutan selalu basah, gampang mencari air untuk pemadaman, kata Presiden Jokowi.
Dalam rapat yang dihadiri oleh 279 Gubernur, Bupati/Walikota dari wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, Presiden Jokowi berpesan agar para Gubernur, Bupati/Walikota yang daerahnya rentan menghadapi bencana kebakaran hutan dan kabut asap untuk mencatat betul pemintaannya, karena saat dirinya ke daerah beberapa waktu lalu, ia menanyakan hal tersebut (surat penetapan keadaan siaga darurat), tidak ada. Pun demikian, ditanya soal anggaran juga tidak ada anggaran itu.
Rapat kerja pemerintah itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Desa Marwan Jafar. (UN/FID/RAH/ES)
