Dorong Pembukaan Lapangan Kerja, Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Jilid V

Seskab Pramono Anung dicegat wartawan seusai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) malam

Setelah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, II, III, dan IV, Pemerintah dalam waktu dekat masih akan meluncurkan kembali Paket Kebijakan Ekonomi. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada Tim Ekonomi dan Sekretariat Kabinet untuk segera menyiapkan rapat terbatas membahas untuk Paket Kebijakan jilid V itu.

“Nah, mengenai paket kebijakan yang kelima apa, nanti sedang dipersiapkan, tetapi yang jelas sudah dipersiapkan dan mudah-mudahan akan memberikan dampak, impact, yang positif bagi dunia usaha dan dan juga untuk membuka lapangan kerja baru,” kata Seskab kepada wartawan seusai Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) malam.

Intinya, lanjut Seskab, Paket Kebijakan jilid V itu mencerminkan akeinginan kuat Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja baru. “Jadi, bukan semata-mata memberikan kesempatan kepada dunia usaha lebih friendly, tetapi juga dengan membuka lapangan kerja baru,” terang Seskab.

Lebih lanjut, Seskab menjelaskan bahwa bertemu dengan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden berharap bahwa akan banyak BUMN yang menjadi pemain kelas dunia di bidang konstruksi, di bidang gas, dan juga di bidang-bidang lain yang akan didorong, dipermudah.

“Kalau perlu melakukan merger, konglomerasi dan juga penguatan yang paling penting adalah memberikan benefit yang sebesar-besarnya bagi BUMN itu sendiri, dan tentunya juga bagi negara,” jelas Seskab.

Mengenai Paket Kebijakan jili lima, menurut Pramono, meskipun baru akan dipersiapkan, tetapi sesungguhnya rancangan paket itu sudah siap. Hanya saja mengenai waktunya, menurut Seskan, sedang dihitung, dipertimbangkan melihat perkembangan yang ada.

“Tetapi yang jelas bahwa paket kebijakan kelima sudah dipersiapkan oleh Tim Ekonomi yang kurang lebih adalah harapannya “nendang” sama dengan kebijakan ketiga dan keempat,” papar Seskab.

Ritme Pusat

Sementara itu saat disinggung mengenai Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang mengundang kehadirian Gubernur, Bupati/Walikota dari seluruh tanah air, Rabu (21/10), Seskab Pramono Anung mengatakan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden memerlukan untuk mengundang seluruh gubernur, bupati, wali kota agar mereka bisa mengikuti ritme, irama dari perubahan ini. Hal ini dikarenakan beberapa perizinan yang dilakukan di daerah dan untuk itu kalau kemudian pusat sudah berubah, daerah tidak bisa mengikuti juga akan menjadi hambatan.

Seskab menjelaskan, dalam pertemuan itu Presiden meminta kepada daerah untuk mengikuti irama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan beberapa hal yang selama ini menjadi hambatan di daerah seyogianya nanti akan diserahkan kepada pusat dan dijadikan sebuah kebijakan satu pintu yang diatur oleh BKPM.

Saat ditanya mengenai permintaan yang disampaikan oleh kepala daerah, Seskab Pramono Anung menjelaskan bahwa daerah  lebih banyak meminta infrastruktur seperti run way-nya diperpanjang.

“Yang banyak diminta adalah penanganan masalah jalan karena sekarang ini memang jalan sepenuhnya dikelola oleh hampir sebagian besar oleh Menteri PU melalui balai-balainya yang ada,” ungkap Seskab.

Selain itu Seskab menjelaskan bahwa harus ada perubahan paradigma, perubahan kecepatan dan perubahan pembukuan mana yang harus jadi tanggung jawab pusat dan daerah atau yang itu menjadi tanggung jawab pada suatu kementerian dan sebagainya.

“Nanti apakah diserahkan kepada daerah atau pusat kan sekarang ini ada tiga jalan. Jalan kota/kabupaten, jalan nasional sehingga seringkali kita salah menafsirkan apakah itu tanggung jawab daerah atau provinsi,” terang Seskab mengenai masalah yang menjadi overlapping daerah dan pusat. (EN/DAN/DNS/ES)