Kepala BNPB: Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dilakukan Secara Struktural
Kepala BPNB menjawab pertanyaan wartawan usai ratas karhutla (4/11)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian dan Lembaga terkait terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) agar dilakukan dengan konsep yang benar.
Kepala BNPB Willem Rampangilei kepada wartawan mengatakan, konsep tersebut akan ditindaklanjuti dengan Rakor Menteri mengenai konsep upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun Willem memastikan, upaya pencegahan itu dilakukan secara struktural, yaitu mengenai tata kelola lahan gambut, seperti membuat sekat kanal.
“Lalu dari aspek regulasi ditinjau kembali. Regulasi itu kan banyak. Jadi tadi tidak membicarakan secara teknis. Tadi juga membahas soal anggaran,” kata Willem kepada wartawan usai Rapat Terbatas membahas tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11) siang.
BNPB, tambah Willem, sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang sudah diujipublikkan pada bulan September 2014. Di dalam SOP itu sudah diatur siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa, termasuk sanksi dan insentif. Lalu komando, pengendalian, instruksi koordinasinya bagaimana.
“Parameter yang dipakai untuk menetapkan siaga darurat, bagaimana sistem peringatan dininya, dan sebagainya sudah ada semua disitu,” terang Willem.
Mengenai review regulasi mengenai Karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Willem mengatakan bahwa SOP POSNAS (Prosedur Operasi Standar Nasional) Pencegahan Karhutla ini akan diusahakan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
“Pencegahan ini menyangkut kementerian dan lembaga. POSNAS tidak cukup jika hanya bersifat Peraturan Kepala BNPB. Ini yang perlu kita kita bicarakan untuk menjadi PP,” tutup Kepala BNPB. (GUN/DNS/ES)
