Kerjasama Pondok Pesantren, Presiden Jokowi Luncurkan Program Penciptaan Lapangan Kerja
![Presiden Jokowi didampingi Kepala BKPM dan Gubernur Jatim secara resmi meluncurkan program Penciptaan Lapangan Kerja, di Gresik, Jatim, Rabu (11/11). Foto: Cahyo/Setpres](https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/11/Resmi-Gresik-300x224.jpg)
Presiden Jokowi didampingi Kepala BKPM dan Gubernur Jatim secara resmi meluncurkan program Penciptaan Lapangan Kerja, di Gresik, Jatim, Rabu (11/11). Foto: Cahyo/Setpres
Setelah mengunjungi kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menuju Gresik untuk meluncurkan program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan pondok pesantren di kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), di pelabuhan JIIPE, Gresik, Jatim, Rabu (11/11) pukul 14.00 WIB.
Program itu diluncurkan melalui sinergi investasi kawasan industri Gresik terpadu (JIIPE) dengan pondok pesantren di kawasan Kecamatan Manyar, Pondok Pesantren Khomaruddin, yang akan menyerap sekitar 60 ribu tenaga kerja secara langsung.
“Alhamdulillah saya bersyukur pada sore ini ada kerjasama investasi antara Pondok Pesantren dan investor. Saya sudah memerintahkan ini setahun yang lalu, baik yang di Boyolali, di Jawa Barat dan Jawa Timur ,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara tersebut.
Presiden menegaskan, pemerintah terus mendorong investasi karena persaingan antarnegara saat ini semakin ketat, sehingga dengan adanya investasi akan membuka lapangan kerja banyak.
Tanpa adanya cara seperti itu, kata Presiden Jokowi, negara akan menghadapi masalah yang sama seperti negara lain, yakni pengangguran, sebab hampir di semua negara masalahnya sama adalah pengangguran.
Oleh karena itu, kenapa saya selalu mengejar acara yang terkait dengan investasi, karena persaingan antarnegara semakin ketat, kompetisi semakin ketat, ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyinggung alasan pemerintah secara terus menerus memberikan paket deregulasi selama dua minggu, yaitu karena persaingan antarnegara juga sangat ketat, sebab semua berlomba mendorong materi mengenai investasi.
Menurut Presiden, semakin banyak uang yang beredar di suatu negara, maka akan semakin sejahtera suatu negara tersebut, dan itu sudah hukum ekonomi makro. Tanpa adanya peredaran uang yang banyak di suatu negara, jangan harap negara tersebut bisa semakin baik, tuturnya.
Joint Venture
JIIPE merupakan proyek gabungan (join venture) yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS), yang merupakan perusahaan patungan PT Pelindo III (persero) dengan PT AKR Corporindo Tbk.
Kawasan industri terpadu dengan pelabuhan (deep sea port) ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah namun tidak membebani anggaran APBN.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, JIIPE memiliki kawasan industri seluas 2.933 hektare, dilengkapi pelabuhan laut seluas 406 hektare dan kawasan hunian seluas 77 hektare.
Nilai total investasi pengembangan kawasan industri ini, menurut Franky, sebesar Rp 35 triliun. Ia menyebutkan, saat ini, JIIPE sedang memasuki masa konstruksi yang dilakukan oleh dua BUMN, yaitu PT Hutama Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk.
Menurut Franky, pada proses konstruksi ini pembangunan JIIOE menyerap 1.500 tenaga kerja langsung, di mana 90 persen berasal dari masyarakat di sekitar kawasan industri, yaitu Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar Gresik.
Presiden Direktur BMKS Bambang Soefiono menyebut hingga kini, sudah ada lima perusahaan yang akan membangun di kawasan industri JIIPE, yaitu perusahaan smelter, petrokimia, dan pengolahan garam untuk industri.
Kelima perusahaan sedang melakukan konstruksi dan dapat menyerap sekitar 5 ribu tenaga kerja langsung, jelas Bambang.
Saat meluncurkan program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi pondok pesantren dengan kawasan industri itu, Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Dirjen Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.
(WID/BSM/NP/ES)