Presiden Jokowi Minta 2016, Kendalikan Inflasi, Turunkan Kemiskinan, dan Perbaiki Kesenjangan

Seskab, Pramono Anung, sedang menyampaikan keterangan pers bersama Menko Perekonomian dan Menteri ESDM di Kantor Presiden, Jakarta (23/12)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, memasuki tahun 2016 tidak bisa ditawar, anggaran sudah mulai dilaksanakan sejak awal Januari. Sehingga, terutama yang bersifat belanja barang dan belanja modal. Dengan demikian dampaknya terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan bisa menjadi optimal.

“Presiden  meminta kita bekerja semuanya dengan fokus untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan, dan memperbaiki kesenjangan dan seterusnya. Dan itu merupakan tolok ukur bagi, katakanlah penyusunan kebijakan-kebijakan atau paket kebijakan dalam rangka deregulasi,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12).

Berkaitan dengan anggaran, menurut Darmin, Presiden juga meminta agar setiap kementerian itu menterinya mempelajari dan mencermati anggaran dari kementerian atau lembaganya. Jangan sampai di dalamnya ada pos-pos anggaran yang rancu dan tidak jelas.

“Kalau program itu boleh bunyinya, misalnya meningkatkan, apa atau memberdayakan, apa bukan memberdayakan, pemberdayaan itu boleh kalau program. Tapi kalau proyek tidak bisa itu bunyinya seperti itu karena itu namanya rancu. Kalau proyek, bunyinya membangun ruang kelas, apa namanya, membangun apa membentuk apa jadi konkret dia,” terang Damin.

Menko Perekonomian melanjutkan, Presiden Jokowi juga menanyakan pelaksanaan dari beberapa program seperti kartu sehat, kartu pintar. Presiden mengeceknya sangat detil. Bahkan termasuk pelaksanaan pengeluaran dana desa.

Khusus mengenai dana desa, menurut Darmin Presiden Jokowi imengingatkan bahwa ke depan perlu ada keterbukaan di setiap desa atau bahkan pemerintah pusat pun atau bupati, perlu menjelaskan kepada masyarakat desa A itu dapat dana berapa. Sehingga masyarakat ikut mengawasi bagaimana dana itu digunakan dan untuk apa diarahkan oleh perangkat desanya.

Mengenai deregulasinya sendiri, lanjut Darwin, ke depan masih banyak sekali, masih banyak sekali peraturan perizinan yng diingatkan Presiden angkanya 42.000, yang harus diselesaikan, disederhanakan.

“Presiden meminta  kita pada tahun depan itu sudah harus menyentuh peraturan atau perizinan di pemerintah daerah, seperti izin lokasi, undang-undang, IMB dan sebagainya. Kenapa demikian, karena ada satu indeks yang menunjukkan bagaimana menarik tidaknya, mudah tidaknya melakukan bisnis di suatu negara. Namanya kemudahan atau ease of doing business,” papar Darmin seraya mengakui jika indeks tersebut Indonesia rankingnya masih belum bagus, kalah bukan hanya dengan Malaysia dan Thailand bahkan dengan Vietnam pun kita lebih rendah.

“Presiden mengingatkan kita dalam rangka menyusun berbagai kebijakan paket-paket deregulasi itu setiap hari bisa memperbaiki dan konkret aturannya. Tidak sekadar mengukur secara abstrak tetapi juga nanti harus dibandingkan dengan negara lain, rankingnya membaik atau tidak kita ini,” pungkas Menko Perekonomian. (FID/UN/JAY/IJO/ES)