Bukan Segelintir Orang, Presiden Jokowi Tegaskan Sumber Daya Alam Untuk Semua Rakyat
Presiden Jokowi Memimpin Rapat Terbatas Membahas tentang Blok Masela di Kantor Presiden (29/12)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa kita harus betul-betul memperhatikan amanat konstitusi yang menyatakan dengan jelas, menyatakan dengan tegas bahwa bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu mengandung arti bahwa apa yang dihasilkan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu, harus benar-benar untuk rakyat, untuk semua masyarakat Indonesia, untuk semua orang, dan bukan untuk segelintir atau sekelompok orang, kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang membahas Blok Masela, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12) siang.
Presiden Jokowi menegaskan, dirinya perlu menekankan hal itu, karena ini sebuah pengembangan proyek yang sangat besar. Oleh sebab itu, Presiden meminta jangan tergesa-gesa, tetapi keputusannya harus benar, karena ini menyangkut sebuah waktu yang sangat panjang.
Menurut Presiden, kita harus menyadari bahwa kekayaan sumber daya alam kita, baik minyak bumi, gas bumi, yang terkandung di bumi pertiwi ini suatu saat juga akan habis. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar diberikan kalkulasi, diberikan paparan yang detil, sehingga pada saat kita memutuskan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar.
Saya ingin agar proyek besar ini memberikan manfaat kepada ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (multiplier effect) pada perekonomian nasional kita, tutur Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Maritim Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. (DND/ /FID/JAY/OJI/ES)
